Dewan Keamanan PBB mendorong para pihak yang terlibat dalam sengketa Sahara Barat untuk kembali duduk dalam sebuah pertemuan untuk membicarakan perdamaian di kawasan itu.
Pertemuan tersebut disarankan berlangsung pada kuartal pertama 2019, dan merupakan kelanjutan dari pertemuan sebelumnya, 5 dan 6 Desember 2018.
Hal ini disampaikan DK PBB usai menggelar rapat pada Selasa lalu (29/1). Resolusi yang dihasilkan dalam pertemuan itu bertanggal 31 Januari 2019.
Pertemuan yang diselenggarakan bulan Desember 2018 untuk pertama kalinya melibatkan Aljazair yang secara faktual memiliki peranan dalam konflik itu. Adalah Aljazair yang menampung dan ikut membiayai kelompok Polisario di Kamp Tindouf.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden DK PBB, Jose Singer Weisinger, DK PBB kembali menyampaikan dukungan atas peranan utusan khusus Sekjen PBB, Horst Kohler, dalam meyakinkan semua pihak untuk terlibat dalam dialog damai kedua yang akan digelar di bulan Maret
Setelah pertemuan itu, seperti dikutip dari Sahabat Maroko, pemerintah Maroko mengatakan bahwa proposal otonomi yang mereka tawarkan kepada Sahara adalah jalan keluar yang paling bertanggung jawab untuk menghentikna konflikl.
Kepala Perwakilan Tetap Maroko di PBB, Omar Hilale, menegaskan pihaknya kembali bersedia untuk ikut dalam perundingan, tetapi kali ini hanya apabia pembicaraan diarahkan dalam kerangka Otonomi Khusus seperti yang sudah mereka sampaikan di tahun 2007.
“Bahwa semuanya di dalam garis kedaulatan Maroko,†ujarnya.
[dem]
