Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Hapus Stigma, Sistem Akreditasi Sekolah Perlu Dievaluasi

JUMAT, 01 FEBRUARI 2019 | 18:15 WIB | LAPORAN:

Sistem akreditasi sekolah di Indonesia perlu dievaluasi. Sebagai bagian dari mengoptimalkan sistem zonasi untuk menghilangkan kastanisasi atau stigma sekolah favorit.

Pemerhati pendidikan Pandu Baghaskoro memaparkan, wacana untuk menjadi sistem akreditasi ke dalam dua pilihan sangat relevan diterapkan. Dua pilihan tersebut adalah sekolah yang dengan sempurna memenuhi delapan standar minimum masuk kategori terakreditasi dan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan.

Sekolah yang belum memenuhi persyaratan masuk katagori tidak terakreditasi. Hal itu yang akan membentuk persepsi bagi para orang tua dan murid karena tidak ada gradasi lagi dalam akreditasi seperti A, B atau C namun hanya sudah atau belum memenuhi standar nasional.


"Perlu diingat juga bahwa orang tua dan murid tidak hanya semata-mata melihat akreditasi sekolah untuk melihat kualitas sebuah satuan pendidikan. Ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua terhadap kualitas sebuah sekolah, misalnya, prestasi non akdemik dan akademik. Jadi, akreditasi bukan faktor penentu bagi orangtua atau murid untuk memilih sebuah sekolah," terang Pandu kepada wartawan, Jumat (1/2).

Kemudian yang perlu dilakukan adalah mewujudkan persaingan dengan sehat. Kompetisi sehat dapat mendorong terciptanya inovasi serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Jika seluruh sekolah di Indonesia sudah terakreditasi atau memenuhi standar minimum pelayanan maka pemerintah perlu untuk mendorong terciptanya kompetisi sehat di antara sekolah.

"Jadi, tetap perlu ada pembeda dari sekolah yang satu dengan lainnya. Kalau semuanya sama tanpa ada pembeda, itu justru akan berpotensi menghambat perkembangan pendidikan kita ke depannya. Jadi, kolaborasi itu sama pentingnya dengan kompetisi. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menciptakan suasana kolaboratif serta menjaga kompetisi yang sehat di antara sekolah-sekolah ini," urai Pandu yang juga peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). [wah]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Prabowo Apresiasi Rahmat Erwin Usai Raih Emas dan Pecahkan Rekor Dunia

Minggu, 27 September 2026 | 12:11

Partai Koalisi Bela Prabowo Mati-matian tapi Diam Saat Gibran Dikritik

Minggu, 27 September 2026 | 12:05

Daftar 10 Wilayah Terpanas 27 September 2026, Suhu Capai 37,4 Derajat

Minggu, 27 September 2026 | 11:57

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Spesifikasi Samsung Galaxy A08 Resmi Meluncur di Indonesia, Baterai 6.000 mAh

Minggu, 27 September 2026 | 11:37

Indonesia Calonkan Diri untuk Kursi Tidak Tetap DK PBB Periode 2029-2030

Minggu, 27 September 2026 | 11:04

Tak Ada Satupun Partai Koalisi Pasang Badan saat Gibran Hadapi Gugatan Ijazah

Minggu, 27 September 2026 | 10:31

KPK Amankan Perhiasan Diduga Emas Saat Geledah Kanwil BPN Jatim

Minggu, 27 September 2026 | 10:17

Perang Abad 21 Sudah Dimulai, tapi Mukan di Medan Tempur

Minggu, 27 September 2026 | 10:05

Sugiono: RI Percaya PBB, Tapi Multilateralisme Harus Lebih Representatif dan Gesit

Minggu, 27 September 2026 | 09:27

Selengkapnya