Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Hapus Stigma, Sistem Akreditasi Sekolah Perlu Dievaluasi

JUMAT, 01 FEBRUARI 2019 | 18:15 WIB | LAPORAN:

Sistem akreditasi sekolah di Indonesia perlu dievaluasi. Sebagai bagian dari mengoptimalkan sistem zonasi untuk menghilangkan kastanisasi atau stigma sekolah favorit.

Pemerhati pendidikan Pandu Baghaskoro memaparkan, wacana untuk menjadi sistem akreditasi ke dalam dua pilihan sangat relevan diterapkan. Dua pilihan tersebut adalah sekolah yang dengan sempurna memenuhi delapan standar minimum masuk kategori terakreditasi dan sekolah yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan.

Sekolah yang belum memenuhi persyaratan masuk katagori tidak terakreditasi. Hal itu yang akan membentuk persepsi bagi para orang tua dan murid karena tidak ada gradasi lagi dalam akreditasi seperti A, B atau C namun hanya sudah atau belum memenuhi standar nasional.


"Perlu diingat juga bahwa orang tua dan murid tidak hanya semata-mata melihat akreditasi sekolah untuk melihat kualitas sebuah satuan pendidikan. Ada banyak lagi faktor yang mempengaruhi persepsi orang tua terhadap kualitas sebuah sekolah, misalnya, prestasi non akdemik dan akademik. Jadi, akreditasi bukan faktor penentu bagi orangtua atau murid untuk memilih sebuah sekolah," terang Pandu kepada wartawan, Jumat (1/2).

Kemudian yang perlu dilakukan adalah mewujudkan persaingan dengan sehat. Kompetisi sehat dapat mendorong terciptanya inovasi serta peningkatan kualitas layanan pendidikan di sekolah. Jika seluruh sekolah di Indonesia sudah terakreditasi atau memenuhi standar minimum pelayanan maka pemerintah perlu untuk mendorong terciptanya kompetisi sehat di antara sekolah.

"Jadi, tetap perlu ada pembeda dari sekolah yang satu dengan lainnya. Kalau semuanya sama tanpa ada pembeda, itu justru akan berpotensi menghambat perkembangan pendidikan kita ke depannya. Jadi, kolaborasi itu sama pentingnya dengan kompetisi. Tantangan bagi pemerintah adalah bagaimana menciptakan suasana kolaboratif serta menjaga kompetisi yang sehat di antara sekolah-sekolah ini," urai Pandu yang juga peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS). [wah]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

UPDATE

Ketua MPR: Peternak Sejahtera, Indonesia Makmur

Sabtu, 25 April 2026 | 22:13

PPN Tiket Pesawat Ekonomi Ditanggung Pemerintah Selama 60 Hari

Sabtu, 25 April 2026 | 21:55

Wapres Gibran Tunjukan Komitmen untuk Indonesia Timur

Sabtu, 25 April 2026 | 21:48

Babak Baru Kasus Hukum Rismon, Dilaporkan Gara-gara Buku "Gibran End Game"

Sabtu, 25 April 2026 | 21:25

Pengusaha Warteg Keberatan Zulhas Beri Sinyal Minyakita Bakal Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:51

Bukan Soal PAN, Daya Beli juga Tertekan kalau Minyakita Naik

Sabtu, 25 April 2026 | 20:36

Prof Septiana Dwiputrianti Dikukuhkan Guru Besar Politeknik STIA LAN Bandung

Sabtu, 25 April 2026 | 19:52

Modus Ganjal ATM Terbongkar, Empat Pelaku Dicokok

Sabtu, 25 April 2026 | 19:39

The Impossible Journey, Kisah Perjalanan AS Kobalen

Sabtu, 25 April 2026 | 18:44

Kawal Distribusi Living Cost, BPKH Pastikan Efisiensi Dana Haji 2026

Sabtu, 25 April 2026 | 18:24

Selengkapnya