Berita

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto/RMOL

Nusantara

Panglima TNI: Keinginan Masyarakat Papua Diwadahi, Asal Jangan Merdeka

KAMIS, 31 JANUARI 2019 | 14:34 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Kondisi keamanan di Papua masih menimbulkan polemik tersendiri. Ancaman kelompok separatis masih terus membuat keamanan di Papua belum seutuhnya kondusif.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyebutkan dalam menjalankan fungsi TNI di Papua pihaknya akan berupaya mewadahi setiap keinginan masyarakat Papua kecuali merdeka (memisahkan diri).

"Mungkin kita mendekati ke masyarakat menyadarkan kepada mereka apa sih keinginan mereka. Kita akan wadahi yang penting asal jangan keinginan merdeka itu saja yang lain akan kita penuhi," ujar Panglima TNI usai Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Kamis (31/1).


Menurut dia, dengan ditopang oleh teknologi yang mutakhir, Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang digelar di Papua bisa semakin optimal.

"Kita melaksanakan operasi di sana bukan hanya operasi tempur karena mereka adalah saudara kita semua tapi operasi psikologi, operasi teritorial itu yang akan kita gelar di sana sehingga rakyat Papua ketika melihat TNI berbaju loreng turun di lapangan mereka tidak ketakutan mereka akan welcome," bebernya.

Dalam melakukan fungsinya itu, Panglima TNI juga menyatakan pihaknya sudah bekerja sama dengan Kementerian PUPR dan BUMN untuk merealisasikan kesejahteraan bagi masyarakat Papua.

"Kita akan penuhi, kita akan bicara dengan kepala suku yang di sana dan akan kita serap semuanya. Itu pun kita sudah bekerjasama dengan PUPR dengan BUMN untuk bisa mewadahi keinginan-keinginan mereka itulah yang kita perlukan apa sih keinginannya akan kita wadahi," tandasnya. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya