Berita

Ilustrasi/Net

Nusantara

Impor Ugal-Ugalan, Rizal Ramli Sudah Sarankan Jokowi Hapus Sistem Kuota

RABU, 30 JANUARI 2019 | 21:43 WIB | LAPORAN:

Untuk memberantas praktik mafia dan kartel pangan, ekonom senior Indonesia DR Rizal Ramli sudah menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengubah mekanisme impor.

Hal itu disampaikan Rizal Ramli saat dirinya masih menjabat menteri di Kabinet Kerja.

"Waktu saya di kabinet saya sarankan ke Presiden Jokowi untuk kita hapuskan sistem kuota impor karena yang menikmati hanya segelintir, sembilan pemain," katanya dalam diskusi bertema 'Pangan Era Jokowi, Sudah Berdaulat?', Rabu (30/1).


Menurut Rizal Ramli, sistem kuota dalam mekanisme impor bahan pangan hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu. Bukan petani apalagi rakyat Indonesia.

Untuk itu, dia menyarankan pemerintah menerapkan sistem tarif dalam dalam proses pengadaan pangan dari luar negeri. Di mana, pengusaha yang akan melakukan impor pangan akan dikenakan tarif. Sistem tarif 25 sampai 30 persen dapat melindungi petani dalam negeri dan menguntungkan konsumen.

"Kalau itu terjadi, harga daging, harga gula bakal turun. Sama juga seperti melindungi daya beli konsumen yang akan berujung meningkatnya perekonomian. Negara juga mendapatkan income," jelas Rizal Ramli.

Namun, saran Rizal Ramli tidak dijalankan oleh menteri-menteri di bidang perekonomian. Meski sudah disetujui oleh Presiden Jokowi.  

"Kalau bicara pangan dan kedaulatan pangan semakin jauh dari apa yang diinginkan Jokowi di tahun 2014. Kenyataanya sekarang impornya ugal-ugalan. Saya tidak tertarik membicarakan ini salah siapa tapi ini sistem. Harusnya ada konsistensi dari manajemen, strategi dan personalia," papar Rizal Ramli. [wah]

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

UPDATE

Prabowo Apresiasi Rahmat Erwin Usai Raih Emas dan Pecahkan Rekor Dunia

Minggu, 27 September 2026 | 12:11

Partai Koalisi Bela Prabowo Mati-matian tapi Diam Saat Gibran Dikritik

Minggu, 27 September 2026 | 12:05

Daftar 10 Wilayah Terpanas 27 September 2026, Suhu Capai 37,4 Derajat

Minggu, 27 September 2026 | 11:57

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Spesifikasi Samsung Galaxy A08 Resmi Meluncur di Indonesia, Baterai 6.000 mAh

Minggu, 27 September 2026 | 11:37

Indonesia Calonkan Diri untuk Kursi Tidak Tetap DK PBB Periode 2029-2030

Minggu, 27 September 2026 | 11:04

Tak Ada Satupun Partai Koalisi Pasang Badan saat Gibran Hadapi Gugatan Ijazah

Minggu, 27 September 2026 | 10:31

KPK Amankan Perhiasan Diduga Emas Saat Geledah Kanwil BPN Jatim

Minggu, 27 September 2026 | 10:17

Perang Abad 21 Sudah Dimulai, tapi Mukan di Medan Tempur

Minggu, 27 September 2026 | 10:05

Sugiono: RI Percaya PBB, Tapi Multilateralisme Harus Lebih Representatif dan Gesit

Minggu, 27 September 2026 | 09:27

Selengkapnya