Kebijakan Motor Masuk Tol Bukti Negara Hadir Untuk Pembayar Pajak

Komisi III DPR RI mendukung Ketua DPR Bambang Soesatyo yang mewacanakan agar sepeda motor masuk jalan tol untuk menangani kemacetan lalu lintas.

Menurut anggota Komisi III Ahmad Sahroni, kebijakan tersebut sebagai bentuk hadirnya negara dalam memberikan keadilan untuk warganya tanpa membedakan strata ekonomi.

"Pembentukan jalur khusus motor dimaksudkan untuk jalan tol yang sedang dan akan dibangun. Jenis motor yang diperbolehkan masuk ke dalam tol pun harus dibatasi untuk kendaraan dengan mesin 100 hingga 150 cc," jelasnya kepada wartawan, Rabu (30/1).  

Sahroni mengatakan, para pembayar pajak seharusnya dapat menikmati fasilitas ataupun infrastruktur yang dibangun oleh negara. Termasuk pemilik kendaraan roda dua di bawah 150 cc yang umumnya dari masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

"Rekayasa jalur tol itu nantinya harus memberikan keadilan untuk pengendara mobil dan motor, khususnya mereka yang hanya mampu membeli motor di bawah 150 cc untuk alat transportasi mereka. Prinsipnya bagaimana memberikan keadilan untuk masyarakat. Selama ini paradigma melekat adalah mereka yang memiliki mobil adalah orang kaya. Jangan jadikan tol hanya boleh dilalui oleh orang-orang kaya," paparnya.

Politisi Partai Nasdem itu memaklumi banyak kekhawatiran yang muncul seiring wacana sepeda motor masuk tol. Keselamatan hingga memperparah kemacetan adalah dua hal yang mungkin terjadi jika kebijakan tersebut diberlakukan.

Untuk itu, Sahroni mendorong instansi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Polri, Jasa Marga melakukan kajian terkait penyelesaian potensi permasalahan.

"Bagaimana membuat aspek keselamatan menjadi prioritas seperti membangun dinding pembatas yang kokoh, lebar jalan yang akan dibangun, penerapan sistem ganjil genap untuk roda dua yang masuk di dalam tol atau kebijakan lainnya. Silahkan instansi terkait dengan jalan tol merumuskan kebijakan yang akan diambil," imbaunya. [wah]