Berita

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli/RMOL

Politik

RR: Pilih Pemimpin Yang Komitmen Pada Kedaulatan Pangan, Bukan Pemburu Rente

SELASA, 29 JANUARI 2019 | 17:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Ajang pemilihan presiden (Pilpres) merupakan faktor penentu terkait nasib bangsa ke depan. Utamanya dalam sektor pangan yang merupakan sektor strategis di setiap negara.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menyebut salah satu tolok ukur dalam memilih pemimpin adalah komitmen untuk membangun kedaulatan pangan.

"Masyarakat dalam memilih presiden harus yang berpihak dengan rakyat, kalau tidak dekat dengan rakyat kita akan hilang kesempatan lagi karena salah pilih," ujar RR dalam diskusi publik bertajuk "Jokowi Raja Impor?" di kantor Seknas Prabawo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (29/1).


RR mengingatkan sikap keberpihakan kepada rakyat itu bukan dengan berpihak kepada impor karena bagi-bagi rente kepada pengusaha.

"Akibat kelangkaan semu, itulah yang jadi justifikasi dan mengimpor ugal-ugalan, bagi bagi rente kepada pengusaha. Akibat kelangkaan semu jadi ada insentif," ungkapnya.

Sambung RR, karena menjadi kebiasaan di setiap massa, akhirnya kebijakan itu mematikan ekonomi petani. Petani pun enggan meningkatkan produksinya karena trauma dengan harga yang tidak berpihak kepada petani.

"Bayangkan negara yang banyak matahari, tanah, dan air harusnya kita jadi lumbung pangan Asia. Kita bisa kasih makan di Asia dan Afrika yang miskin. Tapi karena permainan pemburu rente ini setiap ada masalah, langsung impor," tegasnya.

Maka dari itu, dalam periode 2019-2024 nanti, Menko Prekonomian era Presiden Gus Dur ini berharap presidennya memiliki komitmen yang tinggi terhadap kedaulatan pangan.

"Solusinya tahun 2019-2024 kita mencapai kedaulatan pangan, kita perlu presiden yang modalnya bukan slogan,  bukan kampanye, tapi sungguh-sungguh mewujudkan kedaulatan pangan," tandas RR. [rus]

Populer

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

DPRD DKI Bakal Panggil Dishub Buntut Tarif Valet Tembus Rp250 Ribu

Minggu, 27 September 2026 | 14:20

KPK NU Demo di Gedung Merah Putih KPK, Desak Penangkapan Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:23

UPDATE

Wall Street Hijau Usai Data Tenaga Kerja Redupkan Sinyal Kenaikan Bunga The Fed

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:21

Biaya Perawatan Naik 106 Persen, Deteksi Dini Penting untuk Tekan Risiko

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 08:05

Harga Solar Naik Tinggi, G7 Lepas 100 Juta Barel Cadangan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:51

Bank Syariah Jumbo Bakal Bertambah, OJK Pasang Target Lima Pemain

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:21

Bursa Eropa Bangkit, DAX Naik 1,17 Persen

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 07:06

Digitalisasi Parkir On Street Efektif Cegah Pungli

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:53

Suyudi-Wahyu Memimpin Polri: Tujuh Agenda Besar, Saatnya Pembuktian

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:22

Awas, Aktivitas Merapi Melonjak

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 06:04

Pengamen Dilarang Aktivitas di Mikrotrans dan Halte Transjakarta

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:53

Ahli Hukum Diusir MK, Apakah Gibran Sudah Bisa Didiskualifikasi?

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 05:34

Selengkapnya