Berita

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli/RMOL

Politik

RR: Pilih Pemimpin Yang Komitmen Pada Kedaulatan Pangan, Bukan Pemburu Rente

SELASA, 29 JANUARI 2019 | 17:58 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

. Ajang pemilihan presiden (Pilpres) merupakan faktor penentu terkait nasib bangsa ke depan. Utamanya dalam sektor pangan yang merupakan sektor strategis di setiap negara.

Ekonom senior Dr. Rizal Ramli menyebut salah satu tolok ukur dalam memilih pemimpin adalah komitmen untuk membangun kedaulatan pangan.

"Masyarakat dalam memilih presiden harus yang berpihak dengan rakyat, kalau tidak dekat dengan rakyat kita akan hilang kesempatan lagi karena salah pilih," ujar RR dalam diskusi publik bertajuk "Jokowi Raja Impor?" di kantor Seknas Prabawo-Sandi, Menteng, Jakarta, Selasa (29/1).


RR mengingatkan sikap keberpihakan kepada rakyat itu bukan dengan berpihak kepada impor karena bagi-bagi rente kepada pengusaha.

"Akibat kelangkaan semu, itulah yang jadi justifikasi dan mengimpor ugal-ugalan, bagi bagi rente kepada pengusaha. Akibat kelangkaan semu jadi ada insentif," ungkapnya.

Sambung RR, karena menjadi kebiasaan di setiap massa, akhirnya kebijakan itu mematikan ekonomi petani. Petani pun enggan meningkatkan produksinya karena trauma dengan harga yang tidak berpihak kepada petani.

"Bayangkan negara yang banyak matahari, tanah, dan air harusnya kita jadi lumbung pangan Asia. Kita bisa kasih makan di Asia dan Afrika yang miskin. Tapi karena permainan pemburu rente ini setiap ada masalah, langsung impor," tegasnya.

Maka dari itu, dalam periode 2019-2024 nanti, Menko Prekonomian era Presiden Gus Dur ini berharap presidennya memiliki komitmen yang tinggi terhadap kedaulatan pangan.

"Solusinya tahun 2019-2024 kita mencapai kedaulatan pangan, kita perlu presiden yang modalnya bukan slogan,  bukan kampanye, tapi sungguh-sungguh mewujudkan kedaulatan pangan," tandas RR. [rus]

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Aliran Bantuan ke Aceh

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:08

Korban Bencana di Jabar Lebih Butuh Perhatian Dedi Mulyadi

Sabtu, 06 Desember 2025 | 04:44

Bangun Jembatan Harapan

Minggu, 07 Desember 2025 | 02:46

UPDATE

UNJ Gelar Diskusi dan Galang Donasi Kemanusiaan untuk Sumatera

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:10

Skandal Sertifikasi K3: KPK Panggil Irjen Kemnaker, Total Aliran Dana Rp81 Miliar

Selasa, 16 Desember 2025 | 12:04

KPU Raih Lembaga Terinformatif dari Komisi Informasi

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:41

Dipimpin Ferry Juliantono, Kemenkop Masuk 10 Besar Badan Publik Informatif

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:13

KPK Janji Usut Anggota Komisi XI DPR Lain dalam Kasus Dana CSR BI-OJK

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:12

Harga Minyak Turun Dipicu Melemahnya Data Ekonomi China

Selasa, 16 Desember 2025 | 11:03

Kritik “Wisata Bencana”, Prabowo Tak Ingin Menteri Kabinet Cuma Gemar Bersolek

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:56

Din Syamsuddin Dorong UMJ jadi Universitas Kelas Dunia di Usia 70 Tahun

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:54

Tentang Natal Bersama, Wamenag Ingatkan Itu Perayaan Umat Kristiani Kemenag Bukan Lintas Agama

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:46

Dolar AS Melemah di Tengah Pekan Krusial Bank Sentral

Selasa, 16 Desember 2025 | 10:33

Selengkapnya