Berita

Indonesia Barokah/Net

Politik

Bawaslu Jabar Harus Responsif Tangani Indonesia Barokah

RABU, 23 JANUARI 2019 | 15:52 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Kehadiran tabloid Indonesia Barokah berpotensi menimbulkan kegaduhan dan multi persepsi di tengah masyarakat. Dinamika dan dialektika politik yang sehat di tengah masyarakat juga terancam.

Begitu kata Direktur Democracy and Electoral Empowerment Partnership (DEEP) Yusfitriadi menanggapi peredaran tabloid yang menyudutkan pasangan capres dan cawapres tertentu itu di hampir seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat.

“Kami meminta masyarakat seluruh Indonesia, terutama masyarakat Jawa Barat untuk tetap tenang, tidak terganggu, dan tidak terprovokasi dengan beredarnya tabloid Indonesia Barokah,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (23/1).


Yusfitriadi menyarankan kepada masyarakat untuk melapor ke aparat penegak hukum jika menamui tabloid tersebut

Selain itu, dia mendesak Bawaslu Jawa Barat untuk segera responsif dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat tentang peredaran tabloid tersebut. Respon cepat harus dilakukan agar kepercayaan publik terhadap kelembagaan penegak hukum pemilu semakin tinggi.

“Karena hasil pengamatan kami, Bawaslu Jawa Barat sangat lamban dalam menangani kasus beredarnya tabloid tersebut. Supaya tidak menjadi preseden buruk bagi kasus-kasus yang lainnya,” terang Yusfitriadi.

DEEP juga meminta Kepolisian Daerah Jawa Barat beserta seluruh instrumennya untuk bergerak cepat menelusuri dan menginvestigasi terkait penerbitan tabloid tersebut. Pengungkapan kasus ini diyakini mampu memberikan ketenangan dan jaminan keamanan kepada masyarakat dalam menjalankan dialektika politik yang sehat menjelang Pemilu 2019.

“Kami juga meminta kepada seluruh stakeholder pemilu untuk berhenti memproduksi dan menyebarkan content kampanye negatif dan kampanye hitam dalam media apapun, yang bias memprovokasi dan membuat kondisi masyarakat tidak kondusif,” tegasnya. [ian]

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

UPDATE

Iran Sodorkan 14 Syarat Damai yang Harus Dipenuhi AS

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:59

KPK Soroti Aset Mangkrak Rp27,5 Triliun di Sulsel

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:20

Ribuan Jemaah Haji Bertahap Bergerak dari Madinah ke Makkah

Minggu, 03 Mei 2026 | 09:14

Ratas Hambalang, Prabowo Matangkan Agenda Pendidikan hingga Hilirisasi Nasional

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:51

Mahasiswa Didorong Kembali jadi Kekuatan Pengontrol Sosial

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:39

Update harga BBM Terbaru di SPBU Pertamina, BP, hingga Vivo

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:27

Perpres Ojol Bawa Angin Segar Bagi Pengemudi Online

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:20

Pemerataan Pendidikan Kunci Wujudkan Indonesia Emas 2045

Minggu, 03 Mei 2026 | 08:14

Amien Rais Sebaiknya Segera Klarifikasi

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:46

Publik Nantikan Aksi Nyata Dudung Bereskan Masalah MBG

Minggu, 03 Mei 2026 | 07:36

Selengkapnya