Berita

Hikmahanto Juwana/Dok

Politik

Hikmahanto: Berdebat Dengan Santun Tanpa Ujaran Kebencian

RABU, 23 JANUARI 2019 | 13:33 WIB | LAPORAN:

Kedua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden telah memulai pertarungan dengan berdebat visi, misi, janji dan harapan kepada masyarakat.  

Namun rupanya para pendukung kedua paslon juga ikut berdebat baik di ruang sosial maupun di dunia maya.

Gurubesar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia (UI), Hikmahanto Juwana meminta masyarakat untuk bisa menahan diri agar tidak mudah terpengaruh dengan debat yang mengandung unsur ujaran kebencian di dunia maya.


"Di tengah debat calon kandidat yang semakin memanas, sudah seharusnya masyarakat para pendukung para kandidat ini harusnya secara rasional dalam mendapatkan informasi apapun dari dunia maya ataupun di dunia nyata untuk dapat menahan diri jika menemukan adanya ujaran kebencian yang dilakukan pendukung para kandidat yang juga ikut berdebat melakukan berdebatan," ujar Hikmahanto Juwana di Jakarta, Rabu (23/1).

Lebih lanjut Hikmahanto mengatakan, masyarakat dan para pendukung para kandidat harus dapat berpikir secara rasional dalam memahami proses politik, yaitu lima tahunan dalam perdebatan untuk memilih calon pemimpin bangsa ini.

"Rasional bahwa semua komponen masyarakat harus memastikan bahwa NKRI ini tetap tegak dan terawat dan bukan sebaliknya. Rasional dalam bertindak karena masyarakat yang berbeda pandangan pada akhirnya adalah saudara dan teman sendiri. Jangan sampai berdebat sampai pada titik ingin menghancurkan NKRI," kata mantan dekan Fakultas Hukum UI tersebut.

Pria kelahiran Jakarta, 23 November 1965 ini meminta kepada dan para pendukung untuk dapat mengedepankan etika dan kesantunan dalam berdebat. Hal ini untuk menjaga persatuan agar tidak menimbulkan perpecahan di masyarakat.

"Etika yang harus dikedepankan adalah jangan pernah merasa ingin menghancurkan bahkan meluluhlantakkan lawan debat. Bahkan bila lawan tidak bisa diyakinkan akan memutus hubungan silaturahmi bahkan menggunakan kekerasan. Jelas ini tidak dewasa," terangnya.

Justru sebaliknya, menurut Hikmahanto, bagaimana meyakinkan lawan dengan berempati.

"Artinya, seandainya saya di pihak lawan bagaimana saya bisa memahami berbagai argumentasi yang disampaikan. Apakah masuk akal atau tidak. Ini yang harus bisa dipahami dan diperhatikan oleh kita semua," tutur pria peraih British Achieving Award dari Pemerintah Inggris ini.

Ia menilai lontaran kebencian muncul karena belum dewasanya masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi dan memahami esensi debat itu sendiri.

Jika ujaran kebencian ini terus dibiarkan berkembang, ia khawatir berdampak pada menyuburkan perpecahan dan keberagaman di masyarakat yang ada di negeri ini.

"Padahal para founding fathers kita ini telah bertekad untuk mendirikan bangsa Indonesia yang didasarkan pada keberagaman," ujar Hikmahanto yang juga anggota Kelompok Ahli BNPT bidang Hukum.

Ia juga meminta kepada pemerintah melalui aparat penegak hukum serta penyelenggara pemilihan umum untuk mengambil tindakan tegas kepada dua pihak yang sedang berkompetisi beserta para pendukungnya apabila masih saja menunjukkan debat yang mengandung unsur ujaran kebencian  

"Jangan pernah pemerintah dan aparat penegak hukum mentolerir ujaran kebencian dalam debat karena resikonya sangat besar yaitu perpecahan di masyarakat. Apalagi bila masyarakat tersebut dalam melakukan debat juga sudah menggunakan ancaman kekerasan, ini akan semakin tidak baik bagi keutuhan bangsa ini," tegas peraih gelar doktor dari University of -Nottingham, Inggris ini.[wid]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya