LRT Jabodebek Kemahalan, Menkeu Kok Tidak Bawel?

Proyek pembangunan Light Rail Transit (LRT) sejak awal memang menimbulkan kontroversi hingga akhirnya mangkrak karena sumber pembiayaan tidak jelas.

Begitu pandangan Sekjen jaringan aktivisi Pro Demokrasi (Prodem) Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (23/1).

“Banyak monumen tiang-tiang pondasi yang mangkrak bertahun-tahun,” kata Satyo.

Satyo mengingatkan, semasa gubernur DKI Jakarta dijabat Joko Widodo sempat ingin melanjutkan proyek tersebut, namun kandas lantaran konsorsium proyek tidak menunjukkan performanya.

Hingga Jokowi menjadi presiden, terbitlah Perpres 49/2017 soal percepatan pembangunan LRT meskipun dengan nilai proyek membengkak Rp 29 triliun dari semula Rp 24 triliun.

"Masalah tidak berhenti di situ karena pada akhirnya pemerintah tidak sanggup membiayai proyek LRT dari APBN," urai Satyo.

Di sinilah, sambung Satyo, muncul persoalan biaya investasi proyek dinilai terlalu mahal. PT Adhi karya selaku kontraktor penugasan mengadopsi skema Design Build Finance (DBF) dengan pembayaran angsuran setelah 3-4 tahun LRT beroperasi.

Bahkan, Wapres JK ikut berkomentar.
"Dan yang mengherankan mengapa Jokowi dan tim menteri ekonomi khususnya Menteri Keuangan yang biasanya bawel soal pembatasan anggaran tidak berisik terkait terlalu mahalnya nilai proyek LRT Jakarta Bekasi Bogor itu. Ada apa?” tanya aktivis mahasiswa 98 ini.[wid]