Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Dugaan Kartel Tarif Penerbangan Harus Diusut KPPU

RABU, 23 JANUARI 2019 | 01:26 WIB | LAPORAN:

Mahalnya tarif tiket pesawat meski musim puncak penumpang sudah lewat bisa menjadi salah satu indikator adanya masalah dalam penentuan harga.

Dari indikator tersebut, Komisi Pengawasan Persaingan Usaha bisa segera menyelidiki dugaan praktik kartel dalam penentuan tarif tiket pesawat.

"Selama Desember permintaan memang tinggi. Saya tidak tahu kalau Januari tetapi bisa jadi Januari sebenarnya sudah low season. Dengan begitu memang KPPU harus mulai melakukan analisis awal untuk melakukan sikap," jelas mantan Ketua KPPU M. Nawir Messi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (20/1).


Karena itu, dia mendukung upaya KPPU melakukan penyelidikan terhadap dugaan kartel tarif penerbangan yang menyebabkan melambungnya harga tiket.

Untuk itu pula KPPU harus memulai dari upaya pra penyelidikan yaitu mengumpulkan informasi dan memanggil makapai penerbangan yang diduga melakukan perjanjian terkait harga tiket. Bahkan, jika diperlukan KPPU bisa meminta keterangan pemerintah dalam hal ini Ditjen Perhubungan Udara.

"Jika KPPU menemukan gejala maka bisa melanjutkan persoalan tersebut pada tahap penyelidikan dan pemeriksaan. Ujungnya KPPU bisa membuat keputusan apakah terdapat pelanggaran undang-undang atau tidak," jelas Nawir.

Dia menambahkan, penyelidikan KPPU sangat penting, sebab persoalan melambungnya harga tiket pesawat cukup memberatkan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi juga mendukung penyelidikan terkait dugaan kartel tarif penerbangan. Dia melihat bahwa pihak maskapai tampak bersepakat dan sengaja menaikkan harga tiket.

"Indikasi praktik kartel tampak dari maskapai yang serentak menaikkan tarif tiket. Begitu pula saat menurunkan tarif ternyata maskapai juga melakukan secara bersamaan. Apakah ini ada oligopoli atau kartel, kok ini bisa serentak," papar Tulus. [wah]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya