Demokrat: Polemik Pembebasan Ba'asyir Bukti Jokowi Tidak Berdaulat

Keputusan pembebasan pendiri Jamaah Anshorut Tauhid (JAT) Abu Bakar Ba’asyir masih belum final. Ada perbedaan pandangan di lingkaran Presiden Joko Widodo dalam menanggapi pembebasan ini.

Pengacara Jokowi, Yusril Ihza Mahendra menyebut pembebasan Ba’asyir bisa dilakukan dalam waktu dekat dan tanpa syarat. Sementara Menkopolhukam Wiranto menegaskan bahwa pembebasan itu butuh kajian lebih mendalam dan komprehensif.

Kepala Divisi Advokasi Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memandang perbedaan itu sebagai bukti kebijakan pemerintah Jokowi amburadul. Sebab, bisa berubah-ubah hanya dalam selang waktu yang tidak lama.

"Tapi hanya selang beberapa hari kemudian kebijakan itu berubah, bahkan sekarang dibatalkan kamuflase dikaji ulang, ditinjau ulang," katanya usai diskusi Koalisi Berbicara bertajuk ‘Cuma Janji atau Indonesia Menang’ di Jalan Sriwijaya I Nomor 35, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).

Dia bahkan menduga Jokowi tidak berdaulat penuh dalam memimpin negeri ini. Ada tekanan-tekanan yang membuatnya terkadang harus merevisi keputusan yang diambil.

"Presiden Jokowi juga tidak berdaulat di dalam posisinya, tunduk kepada tekanan tekanan. Saya meyakini tidak sekadar meduga-duga pembatalan ini memang adanya tekanan terhadap pemerintah kita," pungkasnya. [ian]