Berita

Pangi Syarwi Chaniago/Net

Politik

Pengamat: Kalau Infrastruktur Mahal, Nanti Siapa Yang Bisa Naik?

SELASA, 22 JANUARI 2019 | 19:58 WIB | LAPORAN:

Pembangunan infrastruktur era Pemerintahan Joko Widodo kembali menuai kritik. Tidak tanggung-tanggung, kritik justru muncul dari pendamping Jokowi, Jusuf Kalla.

Wapres JK menyoroti pembangunan LRT Jabodebek yang dibangun di atas jalan tol. Dia mempertanyakan pembangunan LRT secara elevated. Sebab pembiayaannya 10 kali lipat lebih mahal jika dibuat di daratan.

Selain itu, pembangunan yang persis berada di samping jalan tol juga dikritik JK. Sebab, keberadaan LRT menghambat perluasan jalan tol.


"Saya minta maaf beberapa minggu lalu saya menyampaikan kenapa kita membikin LRT di atas jalan tol, kenapa semahal itu? Harus memahami, bahwa kenapa tetap harus membikin LRT di atas jalan tol, terus kenapa kita membikinnya elevated?," ujar JK di Hotel Kempinski, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).

Kritik bukan kali pertama dilakukan JK. Pada pekan kemarin, dia juga melontarkan kritik yang sama saat berkunjung ke Pabrik Precast LRT Jabodebek, Pancoran, Jakarta, Senin (14/1).

Pengamat politik, Pangi Syarwi Chaniago mendukung kritik JK tersebut. Dia yakin jika pembangunan infrastruktur mahal, maka dampaknya akan dirasakan rakyat sebagai konsumen.

“Kalau infrastruktur mahal siapa yang bakal mampu naik nanti? Saya haqqul yaqin nggak bakal ada yang bisa naik, kecuali konglomerat,” sambungnya.

“Jadi infrastruktur ini untuk orang kaya atau untuk rakyat,” kata Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting.

Dia turut menyoroti pola pembangunan infrastruktur yang menggunakan dana APBN. Pembiayaan ini bisa berujung pada penjualan infrastruktur tersebut, dengan alasan utang yang tidak mampu ditutup.

“Bisa kebayang nggak nanti kalau proyek infrastruktur kita nggak mampu lagi di subsidi negara, lalu jatuh ke tangan swasta, wajar nanti tiap tri wulan kenaikan tol dan macam-macam itu,” pungkasnya. [ian]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya