Berita

Mohamad Guntur Romli/(dua dari kiri)/Net

Politik

Selain Berbahaya, Penyebaran Hoax Adalah Kemunduran Demokrasi

SELASA, 22 JANUARI 2019 | 19:20 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

. Kualitas demokrasi pasca reformasi 1998 belum menunjukkan kemajuan yang siknifikan. Salah satu faktornya adalah masifnya penyebaran informasi bohong (hoax) terutama di masa sekarang.

Demikian disampaikan intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) Mohamad Guntur Romli pada diskusi "Menjaga Demokrasi dari Bahaya Hoax untuk Pemilu yang Jujur dan Berintegritas" yang digelar Indonesian Democracy Network (IDN) di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Selasa (22/1).

"Semakin banyak pendapat dan kritik, kualitas demokrasi meningkat. Karena ada pertempuran ide gagasan. Setelah reformasi harusnya kualitas demokrasi kita semakin baik. Namun karena hoax, menjadi semakin menurun," ujar Guntur Romli.


Melalui hoax, politik identitas yang bernuansa suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) bisa disisipkan mempengaruhi opini publik. Hal ini tentunya merusak hasil dari demokrasi, termasuk pemilu. Dengan hoax, pemimpin yang berkualitas berpotensi tidak dipilih ketika ajang kontestasi.

"Selain berbahaya, hal ini dipandang sebagai kemunduran. Padahal konsep politik modern itu memilih pemimpin berdasarkan meritokrasi," ucap Guntur Romli.

Dia pun mengajak seluruh pihak memerangi hoax karena merusak demokrasi yang telah dibangun. Caranya dengan memberikan pencerahan ke masyarakat, terlebih oleh orang-orang yang mampu membedakan hoax tidaknya suatu informasi.

"Apa kita biarkan hoax merusak demokrasi? Atau kita memberikan alternatif-alternatif. Bagi saya kita harus memberikan pencerdasan politik ke masyarakat. Anda boleh kritik lawan, tapi jangan fitnah. Harus menyampaikan sesuatu berdasarkan kenyataannya yang ada," tandas politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Selain diskusi, turut digelar deklarasi pemilu damai oleh IDN. Mereka berkomitmen menjaga pelaksanaan Pemilu 2019 yang aman, jujur dan adil. Perwakilan IDN, Abdal mengatakan, pihaknya siap menjadi garda depan melawan hoax dengan upaya preventif. [rus]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya