Berita

Mardani Ali Sera/Net

Politik

Beda Pandangan Soal Ba'asyir, PKS: Bukti Buruknya Manajemen Pemerintah

SELASA, 22 JANUARI 2019 | 16:03 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

. Perbedaan pandangan antara Presiden Joko Widodo dan Menko Polhukam Wiranto tentang pembebasan narapidana teroris (napiter) Abu Bakar Ba'asyir membuktikan manajemen pemerintahan yang sangat buruk.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera kepada wartawan di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1).

"Buat saya ini menunjukkan bagaimana pemerintah memiliki manajemen yang buruk," ujar Mardani.


Politisi PKS ini juga mengaku heran sikap Presiden yang seakan dikoreksi kebijakannya oleh menterinya soal pembebasan pendiri Jamaah Ansharut Daulah (JAD) ini.

"Masak ada menteri yang berani mengoreksi presiden," ucap Mardani.

Manajemen pemerintahan yang buruk ini, lanjut Mardani, kerap ditunjukkan oleh pemerintah yang selalu beda pandangan. Seharusnya, presiden dan kementerian melakukan koordinasi.

"Padahal keputusan presiden mestinya sudah selesai di tingkat kementerian. Ini buruk sekali," tandasnya.

Lebih lanjut, Mardani menegaskan bahwa solusi atas permasalahan yang terjadi yakni mesti ada pergantian pucuk pimpinan negeri ini.

"Evaluasinya (soal Abu Bakar Ba'asyir) ya ganti presiden," demikian Mardani. [jto]

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Pemerintah Hadirkan Tsunami Ekonomi Kelas Menengah

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:14

KPK Panggil 10 Saksi dalam Kasus Gratifikasi IUP Kutai Kartanegara

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:06

ASII Siapkan Hingga 100 Juta Saham untuk Program MSOP

Kamis, 11 Juni 2026 | 14:04

Segera Matangkan Regulasi Kebijakan Ekspor Satu Pintu

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:59

BrahMos Masuk Indonesia, Pemerintah Perlu Hitung Ulang Prioritas Anggaran

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:57

Pangdam Mandala Trikora Buka Suara di Tengah Isu Kasus Mama Sinta

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:48

Menhub Dipanggil Prabowo ke Istana, Bahas TBA Tiket Pesawat?

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Model Fitri Assiddikki Dipanggil KPK terkait Korupsi CSR BI

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:41

Lahan 2,4 Hektare Bekas BPSDM akan Disulap jadi Pusat Bisnis

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:38

Kenaikan Pertamax Berpotensi Jadi Bumerang bagi Pemerintah

Kamis, 11 Juni 2026 | 13:30

Selengkapnya