Komitmen capres petahana, Joko Widodo mengungkap kasus dugaan pelangaran hak asasi aanusia (HAM) masih belum terlihat.
Apalagi, Jokowi justru menjadikan sosok yang dianggap paling bertanggung jawab dalam beberapa kasus dugaan pelangaran masa lalu sebagai salah seorang menteri.
Begitu kata pemerhati politik, hukum, dan ham dari Lembaga Pengkajian Strategis Politik, Hukum, HAM dan Keamanan (LPSPH2K), Nicholay Aprilindo dalam diskusi bertajuk ‘Jejak-jejak Kebohongan Jokowi?’ di Kantor Sekretariat Nasional (Seknas) Prabowo-Sandi di Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (22/1).
Dia kemudian menyoroti
closing statement Joko Widodo saat debat pertama Pilpres 2019 beberapa waktu lalu. Khususnya, terkait pernyataan Jokowi yang mengaku tidak punya beban masa lalu.
"Seolah-olah Prabowo distigma oleh capres 01 adalah pelanggar HAM, dari
closing statement-nya," katanya.
Pernyataan itu, menurut dia, menunjukkan bahwa Jokowi sudah lupa kalau dalam kabinetnya, banyak bercokol orang-orang yang diduga sudah melanggar HAM.
Salah satunya, kata dia, adalah Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Wiranto.
“Saya saksi hidup pelanggaran HAM berat Timtim (Timor Timur). Kebetulan saya berasal dari sana. Saya punya bukti, saya observer dari UN (PBB). Ada faktanya. Saya dari komisi independen HAM Timor Lorosae. Banyak bukti-bukti, saya simpan tentang pelanggaran HAM di Timtim siapa berbuat apa di sana," ungkapnya.
Kasus itu bahkan, kata Nicholay, sudah disidangkan oleh pengadilan PBB pada tahun 2000 lalu. Yang mana ketika itu, Menkopolhukam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu memanggil dirinya untuk berdiskusi.
"Bahkan saya juga waktu itu sebagai TPF (Tim Pencari Fakta) dan tim untuk melucuti senjata milisi Indonesia yang dibentuk oleh yang berkuasa saat itu (Megawati Soekarnoputri). 1999 Prabowo sudah di Yordania," imbuhnya.
"Kalau kita mau me-
review kembali
statement Jokowi soal pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM berat Timtim bercokol di kabinet. Itu sudah ada keputusan dari PBB yang menyatakan Wiranto sebagai terpidana bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM berat itu," pungkasnya.
[ian]
