Berita

Publika

Bola Pilpres: Jangan Ada Mafia Di Antara Kita

KAMIS, 17 JANUARI 2019 | 11:19 WIB

SETIAP event bola, entah tingkat kompetisi lokal sampai Wolrd Cup, sudah lazim harus dipanasi agar memantik rasa penasaran publik untuk menonton.

Semakin banyak penonton semakin banyak pendapatan dari karcis, semakin laris di teve. Bola adalah sebuah sportbiz, bisnis yang menjajikan profit besar.

Untuk itu, Event Organizer (EO) akan merancang dan membuat preview untuk branding. Misalnya, mewajibkan setiap yang hendak bertanding untuk memberi keterangan pada jumpa pers.


Dalam jumpa pers, EO akan menciptakan kondisi agar petanding memberikan statement yang provokatif. Lupakan kalimat-kalimat standar. Misalnya, kami siap bertanding. Siap tempur. Kami akan berusaha menang besar. Itu kalimat standar, klise tidak laku dijual.

Petanding diwajibkan menyerang calon lawannya sehingga pertandingan tidak cuma terjadi di lapangan hijau tetapi juga di pressroom. Jika perlu dua calon petanding dihadirkan bareng. Di situ saling mengejek, mem-bully, memprovokasi sehinga suasana cepat mendidih, mirip preview tinju yang dibikin panas seolah sudah mau tarung.

Sebagai EO, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sangat cerdas menggoreng, mem-branding debat capres-cawapres nanti malam. Ibarat hendak membuat api unggun, pertama-tama KPU menyiramkan minyak soal-soal debat dikirim lebih dulu kepada kedua kandidat.

Jurus KPU ini menjadi polemik di ranah publik. KPU dianggap memerosotkan kualitas debat. Padahal untuk anak ujian nasional sekolah saja, termasuk untuk murid difabel, tidak ada bocoran soal. Untuk ujian putri Indonesia saja daftar pertanyaan sangat dirahasiakan.

Dibuat bal-balan publik, KPU lagi-lagi memberikan statement kontroversial bahwa mekanisme soal atau kisi-kisi dikirim lebih dulu agar tidak ada kandidat yang dipermalukan. Publik menilai, lagi-lagi KPU kontroversial. KPU dituding melecehkan kandidat akan kesulitan menjawab pertanyaan lawannya.

Karena yang "dimainkan" KPU adalah sebuah event politik yang sangat penting, maka wajar kalau muncul tudingan KPU berpihak pada satu kandidat. KPU tidak adil. KPU sudah kena delapan enam. Tetapi KPU sudah kebal dari segala bully, cercaan, olok-olok, ibarat padi varietas unggul tahan wereng, menthek, walang sangit.

Mafia

Jurus kontroversial KPU menjadikan acara debat memang menjadi viral. Menjadi polemik. Rupanya pula menggelegakkan rasa penasaran publik untuk  menyaksikan. Sampai ada yang menggelar nobar layaknya event bola.

Jika acara debat nanti malam menarik penonton, berarti KPU sukses sebagai EO. Bisa disesajarkan dengan EO Piala Dunia Rusia lalu. Di samping itu kesuksesan lain adalah diukur dengan jalannya pertandingan  berlangsung fair play, produktif gol, lahirnya pemain-pemain brilian untuk menjaga marwah bola.

Tetapi KPU akan amburadul sebagai EO manakala penonton banyak tetapi EO mengatur skor pertandingan  seperti yang biasa terjadi di sepak bola Indonesia.

Pengaturan bola itu diduga melibatkan elit PSSI dan Liga Indonesia, pemilik klub, wasit dan hakim garis, pemain, makelar. Subyek-subyek itu kalau di politik adalah KPU, Bawaslu, pimpinan (pemilik) parpol, makelar (lembaga survei, pengamat), dan lain-lain.

Di bola, pengaturan skor itu sudah tingkat mafia. Di Liga Perancis bos mafioso bola yang pernah tertangkap adalah Bernard Tapie. Italia juga pernah dilanda kasus mafia bola jaman Paulo Rossi. Di Kolumbia, bos mafioso bola adalah bos kartel narkoba. Konon di Indonesia juga sudah mengarah kepada mafia.

Jika sampai debat capres-cawapres nanti malam merupakan bagian dari alur yang diatur oleh mafia, maka dunia politik Indonesia benar-benar kiamat. Maka subyek-subyek politik hanya jadi wayang-wayang yang dimainkan seorang dalang atau suatu sindikat dalang.

Diangkat, disungsepkan, diadu-domba, diharu-biru ditelanjangi. Wayang dan lakon boleh bergati-ganti tetapi sindikat dalangnya tetap.
Mudah-mudahan tidak ada mafia di antara kita. Gusti Allah nyuwun pangapura.[***]


Anwar Hudijono
wartawan senior tinggal di Sidoarjo.


Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

UPDATE

Prabowo Akui Punya DNA India, Suka Bergoyang Kalau Ada Musik

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:09

Pansus DPR Desak Kemendagri Percepat Penyusunan DIM RUU Daerah Kepulauan

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:02

Kapolri Resmikan 80 Jembatan Merah Putih Presisi di Riau, Total Kini 110 Unit

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:50

KPK Harus Tegas, Pengembalian Amplop Raja Juli Tidak Hapus Dugaan Pidana

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:44

Kejagung Tetapkan Tiga Tersangka Korupsi Tambang PT PMM, Ada Pegawai Bea Cukai

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:43

Prabowo Peluk Erat Modi saat Antar Kepulangannya Menuju India

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:34

Kekuatan Jokowi cuma Uang, Bukan Ideologi

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:32

Memahami Aturan Paspor Diplomatik: Siapa Saja yang Berhak Memilikinya?

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:18

Rekor Baru Messi di Piala Dunia Lewati Maradona

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:17

Ketidakadilan Laga Argentina vs Mesir Bersifat TSM

Rabu, 08 Juli 2026 | 15:00

Selengkapnya