Sepertiga staf dan kontraktor PBB mengaku pernah mengalami pelecehan seksual selama dua tahun terakhir. Begitu bunyi laporan terbaru yang dikeluarkan PBB awal pekan ini.
Survei online itu dilakukan oleh Deloitte pada bulan November dan diterbitkan pada hari Selasa (15/1).
Menurut laporan itu, 21,7 persen responden mengatakan bahwa mereka menjadi sasaran kisah seksual atau lelucon yang tidak sopan, 14,2 persen menerima komentar ofensif tentang penampilan, tubuh, atau kegiatan seksual mereka, dan 13 persen menjadi sasaran upaya yang tidak disukai untuk menarik mereka ke dalam diskusi tentang masalah seksual.
Sekitar 10,9 persen mengatakan mereka menahan gerakan atau penggunaan bahasa tubuh yang bersifat seksual, yang membuat mereka malu atau tersinggung, dan 10,1 persen tersentuh dengan cara yang membuat mereka merasa tidak nyaman.
Lebih dari setengah dari mereka yang mengatakan mereka mengalami pelecehan seksual mengatakan hal itu terjadi di lingkungan kantor, sementara 17,1 persen mengatakan itu terjadi di sebuah acara sosial terkait pekerjaan.
Namun, hanya satu dari tiga orang yang mengatakan bahwa mereka mengambil tindakan setelah mengalami pelecehan seksual.
Survei itu sendiri melibatkan 30.364 orang dari PBB dan agen-agennya. Namun, hanya 17 persen dari mereka yang memenuhi syarat.
Dalam sebuah surat kepada staf, Sekretaris Jenderal Antonio Guterres menggambarkan tingkat respons sebagai yang cukup rendah.
"Ini memberi tahu saya dua hal. Pertama bahwa kita masih harus menempuh jalan panjang sebelum kita dapat membahas pelecehan seksual secara penuh dan terbuka dan kedua bahwa mungkin juga ada rasa ketidakpercayaan yang berkelanjutan, persepsi tidak adanya tindakan dan kurangnya akuntabilitas," tulis Guterres seperti dimuat
Al Jazeera.
Survei ini dilakukan di tengah gerakan "Me Too" yang lebih luas di seluruh dunia melawan pelecehan dan kekerasan seksual.
Langkkah itu juga sejalan dengan upaya PBB untuk meningkatkan transparansi dan menyangkal tuhan semacam itu selama beberapa tahun terakhir setelah serangkaian eksploitasi seksual dan tuduhan pelecehan terhadap pasukan penjaga perdamaian dunia di Afrika.
Guterres mengatakan laporan itu berisi beberapa statistik dan bukti serius tentang apa yang perlu diubah untuk menjadikan tempat kerja yang bebas pelecehan menjadi nyata.
"Sebagai organisasi yang didirikan atas dasar kesetaraan, martabat, dan hak asasi manusia, kita harus memimpin dengan memberi contoh dan menetapkan standar," tegasnya.
[mel]
