Berita

Ren Zhengfei/BBC

Dunia

Pendiri Huawei Sangkal Tuduhan Mata-mata

RABU, 16 JANUARI 2019 | 13:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pendiri raksasa teknologi China, Huawei yakni Ren Zhengfei membantah tudingan yang menyebut bahwa pihak berwenang China pernah meminta perusahaannya untuk membantu memata-matai kliennya.

Dalam sebuah wawancara langka dengan sejumlah media asing awal pekan ini, Ren membeberkan hal tersebut menyusul klaim Huawei yang menimbulkan resiko keamanan.

Wawancara itu dilakukan Ren dengan mengundang enam wartawan asing, termasuk dari Financial Times, Bloomberg dan Wall Street Journal.


Dalam kesempatan itu, seperti dimuat ulang BBC, Ren mengatakan bahwa dia mencintai negaranya, namun tidak akan melakukan hal yang bisa membahayakan dunia.

"Saya mencintai negara saya. Saya mendukung Partai Komunis. Tetapi saya tidak akan melakukan apa pun untuk membahayakan dunia," kata pria 74 tahun itu.

Dia menambahkan bahwa Beijing tidak pernah memintanya atau perusahaannya untuk berbagi informasi yang tidak patut tentang para mitranya.

"Saya pribadi tidak akan pernah merugikan kepentingan pelanggan saya dan saya dan perusahaan saya tidak akan menjawab permintaan seperti itu," katanya.

"Tidak ada undang-undang di China yang mewajibkan perusahaan mana pun untuk memasang pintu belakang wajib," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ren juga menuturkan bahwa dia merindukan putrinya, Meng Wanzhou yang yang saat ini diperintahkan tinggal di Kanada setelah ditangkap karena dituduh melanggar sanksi terhadap Iran. Dia sekarang menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat.

Nama Huawei kembali menjadi sorotan setelah pekan kemarin salah satu eksekutif pemasarannya ditangkap di Polandia. Dia dituduh melakukan mata-mata.

Huawei sejak itu memecat karyawannya itu dan menyangkal ada perilaku ilegal yang dilakukan atas nama perusahaan.

Selain itu, kekhawatiran telah dikemukakan di Inggris dan di tempat lain tentang penggunaan peralatan perusahaan di jaringan 5G dan infrastruktur komunikasi lainnya, dengan klaim bahwa hal itu dapat memberikan Beijing cara untuk memata-matai atau mengganggu data. [mel]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Langkah Prabowo Masukkan Budaya LGBTQ Ancaman Nonmiliter Patut Didukung

Minggu, 05 Juli 2026 | 08:18

Kenduri Cinta Tantang Jokowi Dialog Terbuka soal Ijazah

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:31

Program Kopdes Tak Boleh Abaikan Prinsip HAM

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:19

Wacana Dua Periode Anyep Bikin Relawan Beralih Dukung Gibran Maju Capres

Minggu, 05 Juli 2026 | 07:05

Anomali Gembok Rp1 Juta Ditjenpas

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:53

JPU Kasus Ijazah Jokowi Bikin Takut Narasumber Hadiri Diskusi di Televisi

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:46

Burung Bicara Sebelas Kata

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:34

Eropa dalam Perang Salib Pertama (1096-1099)

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:27

Penalti Mbappe Bawa Les Bleus ke Perempat Final

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:21

Keuntungan BUMN Jadi Energi Baru Pembangunan

Minggu, 05 Juli 2026 | 06:06

Selengkapnya