Berita

Ren Zhengfei/BBC

Global

Pendiri Huawei Sangkal Tuduhan Mata-mata

RABU, 16 JANUARI 2019 | 13:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pendiri raksasa teknologi China, Huawei yakni Ren Zhengfei membantah tudingan yang menyebut bahwa pihak berwenang China pernah meminta perusahaannya untuk membantu memata-matai kliennya.

Dalam sebuah wawancara langka dengan sejumlah media asing awal pekan ini, Ren membeberkan hal tersebut menyusul klaim Huawei yang menimbulkan resiko keamanan.

Wawancara itu dilakukan Ren dengan mengundang enam wartawan asing, termasuk dari Financial Times, Bloomberg dan Wall Street Journal.


Dalam kesempatan itu, seperti dimuat ulang BBC, Ren mengatakan bahwa dia mencintai negaranya, namun tidak akan melakukan hal yang bisa membahayakan dunia.

"Saya mencintai negara saya. Saya mendukung Partai Komunis. Tetapi saya tidak akan melakukan apa pun untuk membahayakan dunia," kata pria 74 tahun itu.

Dia menambahkan bahwa Beijing tidak pernah memintanya atau perusahaannya untuk berbagi informasi yang tidak patut tentang para mitranya.

"Saya pribadi tidak akan pernah merugikan kepentingan pelanggan saya dan saya dan perusahaan saya tidak akan menjawab permintaan seperti itu," katanya.

"Tidak ada undang-undang di China yang mewajibkan perusahaan mana pun untuk memasang pintu belakang wajib," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ren juga menuturkan bahwa dia merindukan putrinya, Meng Wanzhou yang yang saat ini diperintahkan tinggal di Kanada setelah ditangkap karena dituduh melanggar sanksi terhadap Iran. Dia sekarang menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat.

Nama Huawei kembali menjadi sorotan setelah pekan kemarin salah satu eksekutif pemasarannya ditangkap di Polandia. Dia dituduh melakukan mata-mata.

Huawei sejak itu memecat karyawannya itu dan menyangkal ada perilaku ilegal yang dilakukan atas nama perusahaan.

Selain itu, kekhawatiran telah dikemukakan di Inggris dan di tempat lain tentang penggunaan peralatan perusahaan di jaringan 5G dan infrastruktur komunikasi lainnya, dengan klaim bahwa hal itu dapat memberikan Beijing cara untuk memata-matai atau mengganggu data. [mel]

Populer

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Syarat Penerima BSU 2026 Resmi dari Kemnaker, Cek Kriterianya

Jumat, 30 Oktober 2026 | 16:29

Jokowi Jangan Mimpi PSI Jadi Partai Besar

Selasa, 03 November 2026 | 02:41

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Boikot Raffi Ahmad-Willie Salim Cederai Nilai Demokrasi

Senin, 02 November 2026 | 20:11

Peringatan Yusril soal Pencalonan Gibran Problematik Kini Terbukti

Minggu, 01 November 2026 | 12:02

UPDATE

OASE III PTKIN 2026: UIN Sunan Kalijaga Raih Juara Umum

Sabtu, 07 November 2026 | 08:19

Wall Street Rebound, Nasdaq Masih Babak Belur

Sabtu, 07 November 2026 | 08:05

Luruskan Tudingan Rekayasa, Muhammad Munawar: Proses Etik Dasaad Dilakukan secara Kelembagaan

Sabtu, 07 November 2026 | 07:38

Siapa Stephen Miller, Orang Kepercayaan Trump yang Jadi Kepala Staf Gedung Putih?

Sabtu, 07 November 2026 | 07:28

Gejolak Politik AS dan Krisis Prancis Tekan Pasar Saham Eropa

Sabtu, 07 November 2026 | 07:10

Ahmad Doli Kurnia dan Masa Depan Golkar

Sabtu, 07 November 2026 | 06:50

Penyadapan Presiden Bukan Pengalihan Isu, Tapi Operasi Terorganisir

Sabtu, 07 November 2026 | 06:25

Palestina dan Percaturan Imperium Global

Sabtu, 07 November 2026 | 05:59

Penyadapan Prabowo Ancaman Serius terhadap Negara

Sabtu, 07 November 2026 | 05:41

Kasus Listyo Sigit Momentum Evaluasi Sistem Keamanan Nasional

Sabtu, 07 November 2026 | 05:18

Selengkapnya