Berita

Ren Zhengfei/BBC

Dunia

Pendiri Huawei Sangkal Tuduhan Mata-mata

RABU, 16 JANUARI 2019 | 13:26 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pendiri raksasa teknologi China, Huawei yakni Ren Zhengfei membantah tudingan yang menyebut bahwa pihak berwenang China pernah meminta perusahaannya untuk membantu memata-matai kliennya.

Dalam sebuah wawancara langka dengan sejumlah media asing awal pekan ini, Ren membeberkan hal tersebut menyusul klaim Huawei yang menimbulkan resiko keamanan.

Wawancara itu dilakukan Ren dengan mengundang enam wartawan asing, termasuk dari Financial Times, Bloomberg dan Wall Street Journal.


Dalam kesempatan itu, seperti dimuat ulang BBC, Ren mengatakan bahwa dia mencintai negaranya, namun tidak akan melakukan hal yang bisa membahayakan dunia.

"Saya mencintai negara saya. Saya mendukung Partai Komunis. Tetapi saya tidak akan melakukan apa pun untuk membahayakan dunia," kata pria 74 tahun itu.

Dia menambahkan bahwa Beijing tidak pernah memintanya atau perusahaannya untuk berbagi informasi yang tidak patut tentang para mitranya.

"Saya pribadi tidak akan pernah merugikan kepentingan pelanggan saya dan saya dan perusahaan saya tidak akan menjawab permintaan seperti itu," katanya.

"Tidak ada undang-undang di China yang mewajibkan perusahaan mana pun untuk memasang pintu belakang wajib," tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ren juga menuturkan bahwa dia merindukan putrinya, Meng Wanzhou yang yang saat ini diperintahkan tinggal di Kanada setelah ditangkap karena dituduh melanggar sanksi terhadap Iran. Dia sekarang menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat.

Nama Huawei kembali menjadi sorotan setelah pekan kemarin salah satu eksekutif pemasarannya ditangkap di Polandia. Dia dituduh melakukan mata-mata.

Huawei sejak itu memecat karyawannya itu dan menyangkal ada perilaku ilegal yang dilakukan atas nama perusahaan.

Selain itu, kekhawatiran telah dikemukakan di Inggris dan di tempat lain tentang penggunaan peralatan perusahaan di jaringan 5G dan infrastruktur komunikasi lainnya, dengan klaim bahwa hal itu dapat memberikan Beijing cara untuk memata-matai atau mengganggu data. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya