Berita

Theresa May/Net

Dunia

Kesepakatan Brexit Ala PM Inggris Kalah Telak Di Parlemen

RABU, 16 JANUARI 2019 | 10:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesepakatan Brexit yang didorong oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May ditolak oleh mayoritas suara di parlemen dengan margin 230 suara.

Anggota parlemen Inggris memilih 432 suara menolak kesepakatan tersebut dan 202 suara yang mendukung. Kesepakatan Brexit tersebut menetapkan persyaratan keluar Inggris dari Uni Eropa pada 29 Maret mendatang. Hal ini menjadi kekalahan terbesar bagi pemerintah yang duduk dalam sejarah.

Dikabarkan Reuters, kekalahan itu merupakan pukulan besar bagi May, yang telah menghabiskan lebih dari dua tahun untuk menuntaskan kesepakatan dengan Uni Eropa terkait hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.


Rencana itu bertujuan untuk membawa keberangkatan teratur dari Uni Eropa pada 29 Maret, dan menyiapkan periode transisi 21 bulan untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan bebas.
Setelah serangkaian negosiasi dilakukan dengan para pemimpin Uni Eropa, May muncul dengan kesepakatan akhir Brexit akhir tahun lalu. Namun, kesepakatan itu masih perlu persetujuan parlemen Inggris.

Semula, parlemen Inggris seharusnya melakukan voting bulan Desember lalu, namun diundur hingga pekan ini (Selasa, 15/1). May menunda untuk mencoba dan memenangkan dukungan dari lebih banyak anggota parlemen. Namun tampaknya hal itu tidak berdampak banyak, terlihat dari kekalahan telak May di parlemen.

Mayoritas anggota parlemen yang menolak menginginkan referendum lebih lanjut, yakni versi yang lebih lembut dari Brexit yang diusulkan oleh May.

Bukan hanya itu, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn kini mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah, yang dapat memicu pemilihan umum. Pemungutan suara terkait mosi tidak percaya akan digelar sore hari nanti (Rabu, 16/1).

Hal tersebut memperburuk kekacauan politik yang dapat menyebabkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara tidak teratur atau bahkan pembalikan keputusan.

Sedangkan 29 Maret masih akan menjadi tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undang untuk Brexit. Inggris sekarang terjerat dalam krisis politik terdalam dalam setengah abad karena bergulat dengan bagaimana, atau bahkan apakah, akan tetap keluar dari Uni Eropa atau tidak. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Kapal-kapal yang Tertinggal

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:55

Teriakan ‘Bapak Aing’ Sambut Kirab Milangkala Tatar Sunda

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:36

Kebahagiaan Mahasiswa Baru

Sabtu, 09 Mei 2026 | 05:20

Pemerintah Mestinya Terbuka soal Harga Keekonomian BBM Bersubsidi

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:59

Nelayan Tradisional Soroti Tiga Isu Mendesak Masyarakat Pesisir

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:45

ASEAN dan Tantangan Ketahanan Energi Kawasan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 04:25

Eks Wakapolda Sulsel Jabat Kapolda Sulteng

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:59

KIOTEC Kunjungi Korsel Perkuat Kapasitas SDM Kelautan

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:40

Meritokrasi dan Integritas dalam Promosi Perwira Tinggi TNI-Polri

Sabtu, 09 Mei 2026 | 03:28

Djaka Budi Utama Belum Tentu Bersalah dalam Kasus Suap Bea Cukai

Sabtu, 09 Mei 2026 | 02:59

Selengkapnya