Berita

Theresa May/Net

Dunia

Kesepakatan Brexit Ala PM Inggris Kalah Telak Di Parlemen

RABU, 16 JANUARI 2019 | 10:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesepakatan Brexit yang didorong oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May ditolak oleh mayoritas suara di parlemen dengan margin 230 suara.

Anggota parlemen Inggris memilih 432 suara menolak kesepakatan tersebut dan 202 suara yang mendukung. Kesepakatan Brexit tersebut menetapkan persyaratan keluar Inggris dari Uni Eropa pada 29 Maret mendatang. Hal ini menjadi kekalahan terbesar bagi pemerintah yang duduk dalam sejarah.

Dikabarkan Reuters, kekalahan itu merupakan pukulan besar bagi May, yang telah menghabiskan lebih dari dua tahun untuk menuntaskan kesepakatan dengan Uni Eropa terkait hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.


Rencana itu bertujuan untuk membawa keberangkatan teratur dari Uni Eropa pada 29 Maret, dan menyiapkan periode transisi 21 bulan untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan bebas.
Setelah serangkaian negosiasi dilakukan dengan para pemimpin Uni Eropa, May muncul dengan kesepakatan akhir Brexit akhir tahun lalu. Namun, kesepakatan itu masih perlu persetujuan parlemen Inggris.

Semula, parlemen Inggris seharusnya melakukan voting bulan Desember lalu, namun diundur hingga pekan ini (Selasa, 15/1). May menunda untuk mencoba dan memenangkan dukungan dari lebih banyak anggota parlemen. Namun tampaknya hal itu tidak berdampak banyak, terlihat dari kekalahan telak May di parlemen.

Mayoritas anggota parlemen yang menolak menginginkan referendum lebih lanjut, yakni versi yang lebih lembut dari Brexit yang diusulkan oleh May.

Bukan hanya itu, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn kini mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah, yang dapat memicu pemilihan umum. Pemungutan suara terkait mosi tidak percaya akan digelar sore hari nanti (Rabu, 16/1).

Hal tersebut memperburuk kekacauan politik yang dapat menyebabkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara tidak teratur atau bahkan pembalikan keputusan.

Sedangkan 29 Maret masih akan menjadi tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undang untuk Brexit. Inggris sekarang terjerat dalam krisis politik terdalam dalam setengah abad karena bergulat dengan bagaimana, atau bahkan apakah, akan tetap keluar dari Uni Eropa atau tidak. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya