Berita

Theresa May/Net

Dunia

Kesepakatan Brexit Ala PM Inggris Kalah Telak Di Parlemen

RABU, 16 JANUARI 2019 | 10:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesepakatan Brexit yang didorong oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May ditolak oleh mayoritas suara di parlemen dengan margin 230 suara.

Anggota parlemen Inggris memilih 432 suara menolak kesepakatan tersebut dan 202 suara yang mendukung. Kesepakatan Brexit tersebut menetapkan persyaratan keluar Inggris dari Uni Eropa pada 29 Maret mendatang. Hal ini menjadi kekalahan terbesar bagi pemerintah yang duduk dalam sejarah.

Dikabarkan Reuters, kekalahan itu merupakan pukulan besar bagi May, yang telah menghabiskan lebih dari dua tahun untuk menuntaskan kesepakatan dengan Uni Eropa terkait hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.


Rencana itu bertujuan untuk membawa keberangkatan teratur dari Uni Eropa pada 29 Maret, dan menyiapkan periode transisi 21 bulan untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan bebas.
Setelah serangkaian negosiasi dilakukan dengan para pemimpin Uni Eropa, May muncul dengan kesepakatan akhir Brexit akhir tahun lalu. Namun, kesepakatan itu masih perlu persetujuan parlemen Inggris.

Semula, parlemen Inggris seharusnya melakukan voting bulan Desember lalu, namun diundur hingga pekan ini (Selasa, 15/1). May menunda untuk mencoba dan memenangkan dukungan dari lebih banyak anggota parlemen. Namun tampaknya hal itu tidak berdampak banyak, terlihat dari kekalahan telak May di parlemen.

Mayoritas anggota parlemen yang menolak menginginkan referendum lebih lanjut, yakni versi yang lebih lembut dari Brexit yang diusulkan oleh May.

Bukan hanya itu, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn kini mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah, yang dapat memicu pemilihan umum. Pemungutan suara terkait mosi tidak percaya akan digelar sore hari nanti (Rabu, 16/1).

Hal tersebut memperburuk kekacauan politik yang dapat menyebabkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara tidak teratur atau bahkan pembalikan keputusan.

Sedangkan 29 Maret masih akan menjadi tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undang untuk Brexit. Inggris sekarang terjerat dalam krisis politik terdalam dalam setengah abad karena bergulat dengan bagaimana, atau bahkan apakah, akan tetap keluar dari Uni Eropa atau tidak. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Tiga Tahun UU TPKS: DPR Soroti Masalah Penegakan Hukum dan Temuan Kasus di Lapas

Kamis, 15 Januari 2026 | 12:08

Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset Tindak Pidana

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:48

Utang Luar Negeri Indonesia Kompak Menurun

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:34

Giliran Ketua DPD PDIP Jawa Barat Ono Surono Diperiksa KPK di Kasus OTT Bupati Bekasi

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:19

Muncul Tudingan Pandji Antek Asing di Balik Kegaduhan Mens Rea

Kamis, 15 Januari 2026 | 11:04

Emas Antam Naik Terus, Tembus Rp2,67 Juta per Gram!

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:54

KPK Tak Segan Tetapkan Heri Sudarmanto Tersangka TPPU

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:43

TAUD Dampingi Aktivis Lingkungan Laporkan Dugaan Teror ke Bareskrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:28

Istana Ungkap Pertemuan Prabowo dan Ribuan Guru Besar Berlangsung Tertutup

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:27

Update Bursa: BEI Gembok Saham Tiga Saham Ini Akibat Lonjakan Harga

Kamis, 15 Januari 2026 | 10:17

Selengkapnya