Berita

Theresa May/Net

Dunia

Kesepakatan Brexit Ala PM Inggris Kalah Telak Di Parlemen

RABU, 16 JANUARI 2019 | 10:48 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Kesepakatan Brexit yang didorong oleh Perdana Menteri Inggris Theresa May ditolak oleh mayoritas suara di parlemen dengan margin 230 suara.

Anggota parlemen Inggris memilih 432 suara menolak kesepakatan tersebut dan 202 suara yang mendukung. Kesepakatan Brexit tersebut menetapkan persyaratan keluar Inggris dari Uni Eropa pada 29 Maret mendatang. Hal ini menjadi kekalahan terbesar bagi pemerintah yang duduk dalam sejarah.

Dikabarkan Reuters, kekalahan itu merupakan pukulan besar bagi May, yang telah menghabiskan lebih dari dua tahun untuk menuntaskan kesepakatan dengan Uni Eropa terkait hengkangnya Inggris dari Uni Eropa.


Rencana itu bertujuan untuk membawa keberangkatan teratur dari Uni Eropa pada 29 Maret, dan menyiapkan periode transisi 21 bulan untuk menegosiasikan kesepakatan perdagangan bebas.
Setelah serangkaian negosiasi dilakukan dengan para pemimpin Uni Eropa, May muncul dengan kesepakatan akhir Brexit akhir tahun lalu. Namun, kesepakatan itu masih perlu persetujuan parlemen Inggris.

Semula, parlemen Inggris seharusnya melakukan voting bulan Desember lalu, namun diundur hingga pekan ini (Selasa, 15/1). May menunda untuk mencoba dan memenangkan dukungan dari lebih banyak anggota parlemen. Namun tampaknya hal itu tidak berdampak banyak, terlihat dari kekalahan telak May di parlemen.

Mayoritas anggota parlemen yang menolak menginginkan referendum lebih lanjut, yakni versi yang lebih lembut dari Brexit yang diusulkan oleh May.

Bukan hanya itu, pemimpin Partai Buruh Jeremy Corbyn kini mengajukan mosi tidak percaya pada pemerintah, yang dapat memicu pemilihan umum. Pemungutan suara terkait mosi tidak percaya akan digelar sore hari nanti (Rabu, 16/1).

Hal tersebut memperburuk kekacauan politik yang dapat menyebabkan keluarnya Inggris dari Uni Eropa secara tidak teratur atau bahkan pembalikan keputusan.

Sedangkan 29 Maret masih akan menjadi tenggat waktu yang ditetapkan dalam undang-undang untuk Brexit. Inggris sekarang terjerat dalam krisis politik terdalam dalam setengah abad karena bergulat dengan bagaimana, atau bahkan apakah, akan tetap keluar dari Uni Eropa atau tidak. [mel]

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

UPDATE

Suhud Dorong RUU Ketenagakerjaan Perkuat Perlindungan Buruh dan Kepastian Usaha

Jumat, 11 September 2026 | 16:25

KPK Panggil 3 Tersangka Baru Kasus Suap Pemerasan Sertifikasi K3 Kemnaker

Jumat, 11 September 2026 | 16:19

Trump Sumpah Bareng Pendukung Republik, Ancam yang Tak Nyoblos Masuk Neraka

Jumat, 11 September 2026 | 16:13

Keluarga Dokter Icha Tuntut Tiga Anggota DPRD TTU Tersangka Intimidasi Dipecat

Jumat, 11 September 2026 | 15:58

DPR: Sebelum Batas Waktu, Tim SAR Maksimalkan Upaya Cari Lima Jurnalis di Selat Sunda

Jumat, 11 September 2026 | 15:46

Aljazair Mendadak Putus Hubungan Diplomatik dengan UEA

Jumat, 11 September 2026 | 15:44

Bahlil Tegaskan BUK Migas Belum Diputuskan

Jumat, 11 September 2026 | 15:00

Jejak Korupsi Rejang Lebong Merambah ke Bengkulu, Kini Giliran Ketua DPRD Herimanto Diperiksa

Jumat, 11 September 2026 | 14:54

Kemenhaj Rilis Peserta CAT PPIH 2027 Gelombang 2

Jumat, 11 September 2026 | 14:46

Kemenhut Bakal Tindaklanjuti Temuan Lima Bayi Orangutan di India

Jumat, 11 September 2026 | 14:35

Selengkapnya