Berita

Thailand/Net

Dunia

Persiapan Belum Matang, Pemilu Thailand Ditunda?

SELASA, 15 JANUARI 2019 | 22:28 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Pemilihan umum Thailand untuk mengakhiri pemerintahan militer tampaknya haru ditunda. Pemilu rencananya akan digelar pada 24 Februari mendatang. Namun diperkirakan tanggal itu terpaksa mundur hingga bulan Maret.

Begitu kata dua pejabat anonim di Komisi Pemilihan Umum Thailand mengatakan kepada Reuters pada hari Selasa (15/1).

Komisi Pemilihan Umum Thailand belum secara resmi mengumumkan penundaan tersebut, tetapi dua pejabat senior pemilihan umum itu mengatakan bahwa tidak mungkin mengadakan pemilihan pada 24 Februari, seperti yang diumumkan bulan lalu.


Junta militer yang telah memerintah selama hampir lima tahun sebelumnya menyarankan penundaan satu bulan karena penjadwalan bentrokan dengan penobatan raja pada bulan Mei.

"Pemilihan 24 Februari tidak dapat terjadi karena Komisi Pemilihan tidak memiliki cukup waktu untuk menyelenggarakannya," kata seorang pejabat senior komisi tersebut.

"Sekarang ada dua kemungkinan tanggal 10 Maret atau 24 Maret," kata pejabat itu.

Upacara penobatan untuk Raja Maha Vajiralongkorn telah dijadwalkan untuk digelar pada 4-6 Mei, dan pemerintah Thailand mengatakan akan ada ritual kerajaan yang berlangsung 15 hari sebelum dan tiga hari setelahnya.

Dua partai politik terbesar mengatakan mereka tidak keberatan dengan penundaan itu.

Di bawah hukum, Komisi Pemilihan harus mengesahkan anggota parlemen yang menang dalam waktu 60 hari pemungutan suara, dan parlemen harus bersidang dalam waktu 15 hari dari hasil pemilihan dan Raja harus memimpin pembukaan parlemen. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya