Pemerintah Indonesia boleh menepuk dada rasa bangga setelah membayar 51 persen saham PT Freeport Indonesia senilai 3,85 miliar dolar, bulan Desember 2018 lalu.
Tetapi memiliki saham mayoritas ternyata tidak membuat Indonesia menjadi pengendali sesungguhnya arah pergerakan perusahaan patungan dengan Freeport-McMoRan itu.
Dua hari lalu, Dirut PT Inalum (Persero) Budi G. Sadikin mengakui bahwa PT Inalum tidak akan menerima deviden atau keuntungan operasional selama dua tahun.
Ini, menurut Budi, terjadi karena perusahaan sedang memindahkan operasional dari pertambangan terbuka ke pertambangan tertutup.
Pernyataan ini mengejutkan, karena pihak Freeport-McMoRan sendiri di bulan Desember 2018 mengatakan bahwa sampai tahun 2022 mereka akan mendapatkan keuntungan
hingga 81,28 persen dari Freeport Indonesia.
Hal-hal seperti inilah yang membuat semakin banyak yang percaya bahwa walau Indonesia secara formal menguasai saham mayoritas, tetapi sesungguhnya tidak benar-benar berkuasa di Freeport Indonesia.
Petunjuk lain mengenai situasi ini sebenarnya bisa dilihat saat susunan komisaris dan direksi Freeport Indonesia setelah divestasi saham dilakukan.
CEO Freeport Mc-MoRan Richard Adkerson ditunjuk sebagai Presiden Komisaris. Sementara Dirut Inalum Budi G. Sadikin hanya menjadi komisaris bersama Hinsa Siburian, Kathleen Lynne Quirk, dan Adrianto Machribie. Sebagai Wakil Komisaris Utama adalah Amin Sunarya.
Adapun posisi Direktur Utama diduduki Tony Wenas yang sudah lama malang melintang di Freeport. Dia didampingi Orias Petrus Moedak, dan empat direktur Jenpino Ngabdi, Achmad Ardianto, Robert Charles Schroeder, Mark Jerome Johnson.
Peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Salamuddin Daeng pernah menyampaikan hal ini. Susunan Komisaris dan Direksi Freeport Indonesia, sebut dia merupakan salah satu petunjuk yang memperlihatkan kemenangan Freeport-McMoRan di atas meja perundingan.
Petunjuk lain bisa dilihat dari keberhasilan Adkerson mendapatkan kepastian perpanjangan izin operasional, juga soal pembangunan smelter yang bisa dilakulan dalam lima tahun setelah divestasi.
Selain itu, Freeport Indonesia juga mendapatkan kelonggaran pajak.
[dem]
