Paradigma selama ini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hanya dianggap menangani darurat bencana.
Padahal tugas BNPB bukan hanya itu tapi juga bidang mitigasi, rehabilitas dan rekonstruksi.
Wakil Ketua DPR Komisi VIII DPR dari Fraksi Gerindra, Sodik Mujahid setuju BNPB perlu dipimpin sosok militer dengan rekam jejak istimewa.
"Siapapun siapapun sosok kepala yang lebih penting adalah ada paradigma baru penanganan bencana yakni membangun bangsa yang paham, peduli, dan tangguh bencana dengan prioritas mitigasi bencana," tuturnya berbincang dengan
Kantor Berita Politik RMOL, Rabu malam (9/1).
Masalah mitigasi bencana ini menjadi konsen utama Fraksi Gerindra. Makanya, ulas Sodik, saat Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR dengan kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) beberapa waktu lalu, fraksinya memilih
walk out. Aksi ini lantaran protes anggaran untuk BMKG diturunkan dari Rp 2,9 triliun menjadi Rp 1,7 triliun.
"Pembelian alat deteksi dini di Komisi V juga turun. Itulah sebabnya Fraksi Gerindra
walk out atas kecilnya anggaran tersebut, sebelum peristiwa Banten Lampung," tegasnya.
Sodik menyebutkan ada beberapa hal yang didorong Fraksi Gerindra terkait kebencanaan. Di antaranya usul perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sehingga bisa diperkuat sinergitasnya dengan BPNB.
"Penaikkan anggaran BPNBP dalam anggaran perubahan," lanjutnya.
Selain itu sebut Sodik, usul penggunaan dana on call bukan semata untuk darurat tapi juga dalam mitigasi bencana.
[wid]
