Sekitar 800 ribu hingga dua juta warga muslim Uighur saat ini masih ditahan tanpa batas waktu yang jelas di dalam kamp-kamp interniran atau yang juga familiar disebut kamp pendidikan ulang di Xinjiang China, sejak April 2017 silam. Angka itu disampaikan pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat di depan sebuah komite Senat akhir tahun lalu.
Meski terbilang mencengangkan, namun angka-angka tersebut tampaknya belum cukup membukakan mata dunia akan masalah yang terjadi di Xinjiang.
Pemerintah China sendiri menepis semua kabar miring terkait dengan kamp-kamp tersebut dan menekankan bahwa kamp yang dibangun adalah tempat untuk membina warga Uighur. Langkah itu dinilai perlu demi menyingkirkan bibit ekstrimisme di kalangan warga Uighur di Xinjiang.
Untuk memperkuat argumen tersebut, pekan lalu, pejabat lokal membawa segelintir wartawan ke sebuah tur di tiga fasilitas di Xinjiang di mana penduduk setempat yang ditahan menerima apa yang mereka sebut sebagai pelatihan kejuruan bagi warga Uighur.
"Dalam satu kelas, wartawan diizinkan untuk mengunjungi sebentar," begitu kabar yang dimuat
Reuters.
"Seorang guru menjelaskan dalam bahasa Mandarin bahwa tidak mengizinkan menyanyi atau menari di pesta pernikahan atau menangis di pemakaman, karena itu adalah tanda-tanda pemikiran ekstrimis," sambungnya.
Masih menurut kabar yang dirilis
Reuters, para warga Uighur yang ditahan itu baru akan diizinkan meninggalkan fasilitas tersebut hanya ketika mereka telah mencapai tingkat tertentu dengan bahasa Mandarin, pemahaman soal deradikalisasi, dan pengetahuan hukum mereka.
Namun, spekulasi yang berkembang menyebut bahwa fasilitas semacam itu adalah bagian dari peralatan kontrol yang dibangun Beijing atas minoritasnya dengan memaksa mereka untuk berpaling dari bahasa asli dan kepercayaan agama mereka.
Langkah pemerintah China tidak berhenti hanya pada pembangunan kamp dan fasilitas semacam itu, melainkan juga melalui aturan hukum. Minggu ini, pemerintah China mengesahkan undang-undang untuk mengatur Islam di China dalam lima tahun ke depan. Aturan itu dimaksudkan untuk membimbing Islam di China untuk bisa lebih kompatibel dengan sosialisme.
Para kritikus mengatakan pedoman semacam itu hanyalah sebuah proyek "pembersihan etnis", yang dilakukan melalui pengawasan menyeluruh serta hukum ketat terhadap praktik Islam yang dilakukan warga Muslim Uighur.
Bila tindakan semacam ini terjadi di negara-negara Barat, maka hal itu akan dengan cepat memicu kemarahan di media selama berbulan-bulan. Namun sayangnya, kemarahan semacam itu tidak cukup terlihat saat ini. Hanya segelintir pejabat Amerika Serikat dan Eropa yang mengkritik Beijing atas kasus tersebut.
Bukan hanya itu, suara-suara kritis juga kurang terdengar dari puluhan negara dengan mayoritas Muslim. Banyak di antara negara-negara tersebut, mencakup Turki, Arab Saudi, Iran dan Pakistan, memalingkan muka ketika China melakukan tindakan keras terhadap Uighur. Keengganan negara-negara ini untuk bersuara membela Uighur sangat bertolak belakang ketika membahas soal masalah Palestina, Kashmir, dan Rohingya Myanmar, di mana semua isu tersebut menyeret Islam.
Kritik media
Washington Post yang dirilis hari ini (Rabu, 9/1), menyebut bahwa di satu sisi, situasi semacam ini adalah cerminan yang jelas dari kekuatan geopolitik Tiongkok yang sedang tumbuh. Untuk diketahui, tahun lalu, Presiden China Xi Jinping menjanjikan sekitar 20 miliar dolar AS pinjaman untuk negara-negara Arab serta 100 juta dolar AS dalam bantuan keuangan untuk negara-negara seperti Suriah dan Yaman.
Kesunyian yang sama juga tampak terlihat di Turki. Presiden Recep Tayyip Erogan tahun lalu menjadi sosok yang jauh lebih berhati-hati dalam berkomentar soal Uighur. Di saat itu, Turki mendapatkan investasi besar dari China untuk membantu perekonomian Turki yang goyah. Erdogan justru berkomentar bahwa China mungkin menjadi korban pemalsuan media.
Padahal, semasa menjabat sebagai Perdana Menteri Turki, satu dekade lalu, Erdogan merupakan sosok yang lantang mengecam apa yang dia sebut sebagai "genosida" di China terhadap warga muslim Uighur selama lonjakan kekerasan.
Senada dengan Turki, Pakistan pun lebih banyak bungkam menanggapi kasus tersebut. Jurubicara Kementerian Luar negeri Pakistan Mohammad Faisal, bulan lalu mengatakan bahwa kabar soal Uighur hanyalah sensasi media belaka.
"Beberapa bagian media asing sedang mencoba untuk membuat sensasi masalah (Uighur) dengan menyebarkan informasi palsu," jelasnya.
Kritik di
Washington Post menyebut bahwa sikap Pakistan seharusnya tidak begitu mengejutkan. Pasalnya, negara itu dibebani dengan utang dan semakin terikat dengan China.
Sejumlah pengamat menilai bahwa sebenarnya para otoriter di dunia Muslim memiliki simpati terhadap metode-metode yang dilakukan Beijing.
"Tindakan keras pemerintah China terhadap Uighur didasarkan pada premis bahwa hukum dan ketertiban dapat dipulihkan dengan memberantas musuh-musuh pemerintah dan pengkhianat dalam masyarakat," tulis seorang akademisi Turki dan kolumnis Mustafa Akyol.
"Ini adalah bahasa otoriter yang dipahami oleh sebagian besar pemimpin Muslim. Itu bahasa mereka sendiri," tambahnya.
Akyol menyarankan bahwa kaum Islamis dan otokrat Muslim mungkin tertarik pada gagasan "aliansi Konfusian-Islam," bahkan ketika mereka berusaha untuk tetap menantang Barat.
"China dapat terlihat seperti model yang hebat, di mana ekonomi tumbuh tanpa gangguan Barat seperti hak asasi manusia, kebebasan berbicara atau pemerintahan terbatas," tulisnya.
[mel]
