Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri mencapai sejumlah hasil dalam kemajuan diplomasi perbatasan selama empat tahun terakhir.
Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan, terdapat sembilan capaian diplomasi perbatasan yang diraih Indonesia. Pertama adalah ratifikasi Persetujuan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) RI-Filipina dengan UU 4/2017, kemudian ratifikasi Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura antara RI-Singapura dengan UU 1/2017 yang dilanjutkan dengan pertukaran piagam ratifikasi pada 10 Februari 2017.
"Kesepakatan dengan Vietnam untuk menerima prinsip non single line, yakni garis landas kontinen berbeda dengan garis Zona Ekonomi Eksklusif, serta kesepakatan dengan Palau mengenai area delimitasi dan penyelesaian per segmen," paparnya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri (PPTM) 2019 di Gedung Kemlu, Jakarta, Rabu (9/1).
Yang kelima adalah kesepakatan Tim Teknis RI dan Malaysia mengenai joint technical proposal penetapan batas laut wilayah di Laut Sulawesi dan Selat Malaka Bagian Selatan.
"Tahun 2017 melakukan penandatanganan MoU Survey dan Demarkasi Batas Darat RI-Malaysia Nomor 20 dan Nomor 21 pada tahun 2018. Kemudian penyelesaian dua dari sembilan Outstanding Boundary Problems (OBP) Batas Darat RI-Malaysia di segmen Sungai Simantipal dan C500-C600 setelah tertunda lebih dari 40 tahun," jelas Retno.
Ke delapan yaitu perapatan pilar batas atau densifikasi RI-Papua Nugini dengan menanam 45 pilar batas tambahan setelah melalui negosiasi lima tahun. Dan yang ke sembilan adalah pengesahan Basic Agreement on Border Arrangements RI-Papua Nugini melalui Perpres 76/2018.
Menurut Retno, capaian-capaian tersebut membuktikan bahwa Indonesia menjunjung kekuatan diplomasi dan negosiasi yang di mana hal itu tidak mudah dilakukan.
"Indonesia adalah negara yang meyakini kekuatan diplomasi dan negosiasi dalam menyelesaikan batas-batas negara. Dalam empat tahun terakhir diplomasi perbatasan intensitas negosiasi perbatasan ditingkatkan dan diintensifkan," ujarnya.
Negosiasi tidak hanya dilakukan pada tingkat teknis saja namun juga diperkuat dengan penunjukan utusan khusus, perundingan tingkat tinggi dan juga tingkat menteri luar negeri.
"Negosiasi perbatasan tidak pernah mudah, perlu waktu panjang. Kesabaran sambil terus membangun saling percaya," imbuh Retno.
[wah]
