Dana Desa Termasuk Bansos Adalah Hak Rakyat, Tidak Ada Urusan Dengan Pilpres

. Kubu oposisi diingatkan untuk menjelaskan kepada publik tentang beberapa program pemerintah Presiden Joko Widodo. Utamanya program penyaluran dana seperti Dana Desa, Dana Kelurahan dan dana bantuan sosial (Bansos).

Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah mengingatkan tentang itu langsung kepada Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno yang hadir dalam diskusi bertajuk "2019, Adios Jokowi?" di Kantor Seknas Prabowo-Sandi, Jalan Hos Cokroaminoto Nomor 93, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (9/1).

"Saya mengusulkan kepada Sandi dan Pak Prabowo. Umumkan kepada rakyat bahwa uang itu adalah uang anda (rakyat). Anda terima itu karena itu adalah hak anda. Tidak ada urusan dengan politik," tegas Fahri.

Penjelasan itu ditegaskannya sangatlah penting. Sebab, menjelang pelaksanaan Pemilu serentak 2019 pada 17 April, Dana Desa, bansos termasuk Dana Kelurahan akan dicairkan. Pencairannya pun sudah mulai dilakukan semenjak Januari ini.

"Ada Rp 73 triliun Dana Desa. Ini perlu diwarning. Ada penyiapan yang besar terhadap Dana Desa. Mulai cair pada bulan ini. Hati-hati itu. Rp 73 triliun mulai mengalir di desa. Dana bansos Rp 50 triliun yang akan menyentuh rumah tangga dan orang per orang. Ada dana kelurahan yang tidak pernah kita dengar itu, tapi akan disalurkan dalam bulan ini," urainya.

Hal itu ditekankan Fahri sangatlah penting untuk menetralisir pengaruh bagi pilihan rakyat. Sebab rakyat bisa saja terpengaruh pilihan politiknya jika mereka tidak tahu kalau dana-dana tersebut merupakan hak yang sudah semestinya diperoleh.

"Ini penting. Sebab rakyat kita ini kadang-kadang banyak orang-orang miskin di Indonesia yang tidak sadar kalau dia itu miskin," pungkasnya. [rus]