Berita

Reni Marlinawati/Net

Politik

DPR Setuju Mitigasi Bencana Masuk Kurikulum Sekolah

RABU, 09 JANUARI 2019 | 09:48 WIB | LAPORAN:

Gagasan memasukkan mitigasi kebencanaan dalam kurikulum pendidikan direspon positif DPR.

"Posisi Indonesia yang terletak di jalur patahan gempa, memiliki lingkaran gunung berapi (Ring of Fire), serta struktur geografi yang rawan bencana, gagasan memasukkan kurikulum pendidikan berbasis mitigasi kebencanaan sangat relevan," ujar Wakil Ketua Komisi X DPR Reni Marlinawati dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/10.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP PPP ini, gagasan tersebut bukan berarti membuat mata pelajaran baru, namun cukup memasukkan soal kebencanaan. Ia menyebutkan mata pelajaran geografi dapat diisi dengan konten bervisi mitigasi kebencanaan.


"Nilai lebih memasukan mitigasi kebencanaan dalam mata pelajaran, akan muncul pemahaman yang komprehensif sejak dini dan menjadikan warga yang tanggap atas kebencanaan. Ini jauh lebih efektif ketimbang simulasi yang kerap dilakukan selama ini," tambah Reni.

Lebih lanjut Reni menjelaskan, konten kurikulum kebencanaan dapat dipetakan sesuai dengan potensi kebencanaan di masing-masing daerah. Pola ini, sambung Reni, akan lebih efektif dan tepat sasaran.

"Prosentasi konten kurikulum bervisi kebencanaan disesuaikan dengan kebutuhan tiap-tiap daerah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat menggandeng BNPB, Pemda dan stakeholder untuk merumuskan kurikulum ini," terang Reni.

Dia berharap kurikulum berkonten kebencanaan ini dapat segera diterapkan dalam ajaran baru 2019/2020.

"Prinsipnya lebih cepat lebih baik," harap perempuan berhijab ini.[wid]


 

Populer

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Dadan Hindayana Kena Batunya

Rabu, 03 Juni 2026 | 01:04

UPDATE

Koreksi Tata-Kelola MBG: Ekspektasi Publik dan Komitmen Presiden

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:56

Bank Dunia Soroti Penyusutan Jumlah Pekerja Kelas Menengah RI

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:30

Literasi Perpajakan Diharapkan jadi Jantung Kepercayaan Masyarakat

Minggu, 14 Juni 2026 | 01:04

Menkomdigi: Aksi Damai dan Ruang Digital Sehat Harus Dijaga

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:40

Pesan Arief Budiman di Balik #SellIndonesia Lawan #SellSingapura

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:20

MUI Dorong Fatwa Perlindungan Al-Quds dari Upaya Yahudinisasi Israel

Minggu, 14 Juni 2026 | 00:05

Pembelaan Terakhir John Field Cs: Kami Tidak Lari dan Hilangkan Bukti

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:41

Legislator PDIP Sebut Kenaikan BBM Ancam Daya Beli Kelas Menengah

Sabtu, 13 Juni 2026 | 23:14

Golkar: Mahasiswa Punya Hak untuk Menyampaikan Pendapat

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:52

Gagalkan Peredaran Ribuan Pil Terlarang, Satu Pengedar Ditangkap di Blora

Sabtu, 13 Juni 2026 | 22:27

Selengkapnya