Berita

Foto: Net

Bisnis

Industri Pelayaran Nasional Nggak Cemerlang

SELASA, 08 JANUARI 2019 | 15:02 WIB | LAPORAN:

Pertumbuhan industri pelayaran nasional dinilai belum akan terlalu cemerlang di 2019. Faktornya karena masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Pelayaran nasional masih dihadapkan sejumlah tantangan, terutama dalam  kebijakan moneter yang masih di atas 12 persen, sedangkan margin profit pelayaran nasional masih satu digit.

Di sisi fiskal, pelayaran nasional juga masih dibebani sejumlah pajak yang antara lain seperti Pajak PPN atas pembelian BBM pelayaran dalam negeri.


Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners' Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, pada dasarnya pelayaran nasional hanya membutuhkan equal treatment atau perlakuan setara seperti negara lain memberlakukan kebijakan kepada industri pelayaran mereka.

Jika kebijakan sudah mengarah pada perlakuan setara ini, dia optimistis pelayaran akan kian berdaya saing dan mampu mencatatkan kinerja positif, yang pada akhirnya memberikan kontribusi lebih besar bagi ekonomi nasional.

"Pelayaran ini motor bagi industri lainnya, seperti galangan, industri komponen kapal, asuransi dan pendidikan SDM. Jika pelayaran tumbuh, maka industri terkait lainnya akan ikut tumbuh," kata Carmelita.

Tantangan lainnya terkait efisiensi biaya kepelabuhanan dalam menekan biaya logistik, dan juga pendataan jumlah, ukuran dan jenis kapal yang dilakukan secara berkala oleh pemerintah.   

Bendahara Umum INSA Nova Y Mugijanto yang juga pelaku usaha pelayaran offshore mengatakan pertumbuhan sektor offshore diprediksi juga belum tumbuh signifikan di 2019.

Pertumbuhannya diprediksi masih berkisar 5-10 persen, karena PT Pertamina sebagai pemain utama masih dihadapkan sejumlah tantangan, yang salah satunya terkait program BBM satu harga.

"Sektor offshore berharap, aktivitas eksploitasi dan eksplorasi dapat terus meningkat di tahun depan, yang secara paralel akan mengerek kinerja sektor offshore di tahun depan," kata Nova.

Lain itu, diharapkan rencana tender perusahaan minyak juga memuat terkait kebutuhan armada baik dari jenis dan ukuran kapalnya.

Di sektor kapal tanker domestik masih mencatatkan kinerja positif di 2018.

Nova memaparkan, pada tahun 2018 terjadi lonjakan muatan FAME terkait kebijakan B20 yang cukup signifikan, sehingga menyebabkan perubahan arus muatan dan terjadi kelangkaan sementara untuk tipe kapal ukuran 2.000-5.000 DWT.

Hal ini disamping ketersediaan kapal tanker yang terbatas juga disebabkan oleh pola operasi distribusi FAME yang masih belum optimal, sehingga penggunaan ruang muat kapal tidak efisien serta waktu menunggu bongkar yang relatif lama.[wid]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

DPR Paripurna Bahas RAPBN 2027 Hari Ini, Purbaya Dijadwalkan Hadir

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:21

Indonesia Hidupkan Kembali Pusat Pelatihan Pertanian di Gambia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:20

Emas Antam Terbang Rp15.000, Satu Gram Jadi Rp2,64 Juta

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:08

AS Desak SPBU Turunkan Harga Bensin Seiring Anjloknya Minyak Dunia

Kamis, 02 Juli 2026 | 10:00

Sanksi Tegas Harus Dijatuhkan ke Pihak yang Terlibat Kasus Helikopter KPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:47

Heddy Lugito Ungkap Peran Penting Media Massa bagi Eksistensi DKPP

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:40

IHSG Terbang 1,2 Persen, Rupiah Loyo Rp17.979 per Dolar AS

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:32

Purbaya Tegaskan Surat Utang Danantara Tak Buka Ruang TPPU

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:26

Penyaluran KPP Melesat, Pemerintah Tingkatkan Plafon Pembiayaan Jadi Rp50 Triliun

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:17

Prabowo Dijadwalkan Gelar Pertemuan Bilateral dengan Lukashenko Pagi Ini

Kamis, 02 Juli 2026 | 09:08

Selengkapnya