PPI Taiwan: Bukan Kerja Paksa Tapi Kelebihan Jam Kerja

Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Taiwan menanggapi kabar adanya 300 mahasiswa asal Indonesia yang menjalani kerja paksa.

Menyusul hasil penyelidikan anggota parlemen Partai Kuomintang Ko Chih-En yang menemukan ratusan mahasiwa Indonesia yang menimba ilmu di Universitas Hsing Wu juga bekerja di pabrik kontak lensa.

"Mereka memang ikut program kuliah sambil magang. Jadi dari Indonesia memang sudah tahu bahwa akan belajar sambil kuliah, dapat gaji," kata Ketua PPI Taiwan Sutarsis saat dihubungi Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (3/1).

Sutarsis mengatakan, dirinya tidak setuju dengan istilah kerja paksa terhadap mahasiswa seperti selama ini beredar di publik.

"Kami kurang setuju karena menurut para mahasiswa yang ikut mereka memang tahu harus kuliah dengan kerja. Hanya saja ada kelebihan jam kerja yang menyalahi aturan, walaupun semua dibayar," tuturnya.

"Menurut kami, setelah diskusi sama kawan-kawan di kampus tersebut memang tidak tepat kalau dikatakan kerja paksa. Tapi yang ada adalah kerja di luar batas jam, walaupun overtime tetap dibayar," jelas Sutarsis.

Menurutnya, sebelum pihak parlemen Taiwan menemukan kejadian tersebut, PPI sudah menerima keluhan dari para peserta yang ikut program kuliah magang.

Untuk itu, Sutarsis berharap ada perbaikan tata kelola dari program kuliah magang. Di mana pemerintah Taiwan dan Indonesia memiliki wewenang bertemu dengan berbagai pihak-pihak yang terlibat dengan membuat aturan lebih detail dan mengikat.

"Agar mahasiswa kita dapat fasilitas pendidikan yang terbaik. Berharap pemerintah RI mulai mempertimbangan untuk menempatkan pejabat selevel atase pendidikan di Taiwan agar berbagai kerja sama ini terkelola, monitoring dan terevaluasi dgn baik," papar Sutarsis yang merupakan mahasiswa S3 National Central University Taoyuan. [wah]