Berita

Pemilu Bangladesh/Reuters

Dunia

Oposisi Bangladesh Boikot Pengambilan Sumpah Jabatan Pemenang Pemilu

KAMIS, 03 JANUARI 2019 | 19:49 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Anggota oposisi parlemen Bangladesh memboikot upacara pengambilan sumpah pada hari Kamis (3/1), setelah menolak hasil pemilihan umum yang mereka klaim telah dicurangi. Pemilu kemarin diklaim oposisi memberikan jalan lebar bagi Perdana Menteri Sheikh Hasina untuk kembali menjabat.

Diketahui bahwa aliansi yang berkuasa Hasina memenangkan lebih dari 90 persen kursi yang diperebutkan dalam pemilihan hari Minggu (30/12) kemarin. Pemilu diwarnai dengan tuduhan pengisian suara, intimidasi pemilih dan kekerasan yang menewaskan sedikitnya 17 orang.

Dikabarkan Reuters, Hasina dan partai Liga Awami yang berkuasa telah menolak tuduhan itu.


Saat anggota parlemen yang baru terpilih dari blok yang berkuasa, termasuk Hasina, dilantik pada hari ini (Kamis, 3/1), tujuh anggota oposisi menjauh.

"Mengapa kita harus bersumpah ketika kita menolak pemilihan ini?" kata sekretaris jenderal oposisi utama Partai Nasionalis Bangladesh (BNP), Mirza Fakhrul Islam.

Islam adalah salah satu dari tujuh anggota oposisi yang memenangkan kursi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum Bangladesh telah menolak seruan oposisi untuk pemungutan suara baru. Meski begitu, aliansi oposisi pada hari Kamis mengajukan tuntutan baru untuk pemilihan kembali. [mel]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya