Berita

DR. Rizal Ramli/Net

Politik

Rizal Ramli Akui Hari Ini Auranya Semakin Otoriter

SELASA, 01 JANUARI 2019 | 17:24 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Ekonom senior DR. Rizal Ramli membandingkan suasana demokrasi yang terjadi hari ini dengan dua pemerintahan sebelumnya, di masa Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono.

Perbandingan itu disampaikannya lewat akun Twitter miliknya, @RamliRizal, beberapa saat lalu. Ini adalah dua twit pertama Rizal Ramli mengawali tahun 2019.

Menurut Rizal Ramli, di dua pemerintahan sebelumnya ada ruang yang cukup untuk kritik terhadap penguasa.


Di era Megawati, misalnya, walaupun kerap mengkritik tetapi pihak penguasa, terutama suami Megawati, alm. Taufiq Kiemas, bisa memahami kritik itu sebagai bagian dari demokrasi. Taufiq meminta anggota PDI Perjuangan untuk tidak menyerang Rizal Ramli.

“Ketika Mbak Mega Presiden, RR tetap bersikap bersahabat, kritis & solutif jika menyangkut hal2 yg strategis. Tidak ada serangan balik dari teman2 PDIP. Ternyata Bang TK ingatkan, jangan ganggu RR krn dia sejak muda berjuang utk RI. Hari ini berbeda, buzzers dibayar utk bully2,” kata Rizal Ramli.

Di era SBY, hal yang kurang lebih sama juga terjadi. SBY memberikan respon positif atas berbagai kritik yang dia sampaikan. Seperti mengurangi utang kepada IMF dan pembubaran CGI.

“Ketika SBY Presiden, RR sangat kritis thd pola kebijakan neoliberal. Dgn Tim Indonesia Bangkit, dorong spy percepat pembayaran utang IMF, bubarkan CGI tsb. SBY respons positif, sembari kadang2 sebel. Hari ini auranya semakin otoriter, kritis dikit di-bully pakai buzzers bayaran,” demikian Rizal Ramli. [dem]

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya