Berita

Trump/Net

Dunia

Mayoritas Warga AS Salahkan Trump Atas Shutdown Pemerintahan

JUMAT, 28 DESEMBER 2018 | 21:37 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Mayoritas warga Amerika Serikat yang lebih menunjuk hidung Presiden Doanld Trump daripada Demokrat di Kongres akibat penutupan pemerintahan parsial Amerika Serikat.

Begitu hasil jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dirilis pada hari Kamis (27/12), saat penutupan berlanjut tanpa akhir yang jelas.

Dalam jajak pendapat itu ditemukan, sebanyak 47 persen orang dewasa menganggap Trump bertanggung jawab atas penutupan parsial pemerintahan AS. Sementara itu, 33 persen lainnya menyalahkan Demokrat di Kongres.


Selain itu, 7 persen lainnya menyalahkan Partai Republik di Kongres atas penutupan. Sementara sisanya tidak tahu atau tidak menjawab.
Jajak pendapat ini dilakukan antara tanggal 21 hingga 25 Desember 2018. Sebagian besar dilakukan setelah penutupan dimulai.

Penutupan ini dipicu oleh permintaan Trump agar ada anggaran 5 miliar dolar AS untuk membantu membayar pembangunan tembok yang diusulkannya di sepanjang perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Total estimasi biaya pembangunan keseluruhan tembok itu adalah 23 miliar dolar AS.

Namun rencana tersebut sebagian besar ditentang oleh Demokrat dan beberapa anggota parlemen dari Partai Republik sendiri. Hal itu memicu terjadinya kebuntuan yang berujung pada penutupan parsial pemerintahan Amerika Serikat. [mel]

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya