Mahardika Suprapto: Karena Cita-cita Bung Karno Diselewengkan

Darah politik mengalir deras di tubuh M. Mahardika Suprapto. Cucu Presiden Sukarno dan putra bungsu tokoh nasional Rachmawati Soekarnoputri ini tidak bisa meninggalkan dunia politik.

Tahun 2014 lalu, Mahardika yang kerap disapa Didi Soekarno mengikuti pemilihan anggota legislatif, dan berhasil duduk sebagai anggota Komisi X DPR RI.

“Lima tahun terakhir ini saya semakin menyadari bahwa kita masih harus bekerja keras untuk mewujudkan janji-janji kemerdekaan. Sudah menjadi kewajiban kita melanjutkan perjuangan Founding Fathers,” ujarnya kepada redaksi.

Didi Soekarno kembali ikut dalam kontestasi pemilihan anggota legislatif bulan April 2019 mendatang. Seperti lima tahun lalu, dia masih berlaga di daerah pemilihan yang sama, yakni Jawa Timur VI yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung.

Tetapi dalam kontestasi kali ini ada yang berbeda dibandingkan dengan pengalaman lima tahun lalu.

Pertama, Didi Soekarno yang sekarang tentu lebih matang dalam berpolitik dibandingkan lima tahun yang lalu. Kedua, tekadnya untuk bekerja bagi kemajuan bangsa pun semakin kuat.

“Saya prihatin karena sudah 20 tahun reformasi, tetapi bangsa kita masih harus bergelut menyelesaikan persoalan-persoalan mendasar di akar rumput. Masih banyak rakyat kita yang hidup susah. Salah besar kalau kita terus membiarkan hal seperti ini terjadi,” katanya.

Hal terakhir yang berbeda adalah kendaraan politik yang kini mengantarkannya ke arena kontetasi.

Bila lima tahun lalu Didi Soekarno bersama Partai Nasdem, dalam Pemilu 2019 ia mencalonkan diri dari Partai Gerindra.

Ia memutuskan bergabung dengan partai yang dipimpin Prabowo Subianto ini  beberapa waktu lalu. Di mata Didi Soekarno, Partai Gerindra lebih bisa dipercaya dan diandalkan dalam mewujudkan janji kemerdekaan yang ikut dituliskan kakeknya, Bung Karno.

“Sudah saatnya kita bekerja keras mewujudkan bangsa dan negara Indonesia yang adil, makmur, bermartabat. Negara harus benar-benar bisa menjamin kehidupan yang rukun antar warganegara tanpa memandang suku, agama, latar belakang sosial dan ras. Tentu saja, semua upaya itu didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945,” urainya.

Dia berterus terang merasa kecewa karena Tri Sakti yang diajarkan Bung Karno lebih banyak diselewengkan penguasa. Rakyat, katanya, dininabobokan oleh jargon trisakti yang kerap didengung-dengungkan penguasa. Tetapi para praktiknya, perlindungan yang dirasakan rakyat sangat minim.


“Ajaran Tri Sakti bertentangan secara diameteral dengan ideologi neoliberalisme yang kini dianut oleh elit berkuasa di negara kita. Kita tidak berdaulat di bidang politik, tidak berdikari di bidang ekonomi, kepribadian bangsa kita pun semakin terkikis,” sambung Didi Soekarno lagi.

Didi Soekarno mengatakan, tadinya dia menaruh harapan besar pada jargon Nawacita yang diperkenalkan Presiden Joko Widodo, apalagi sering disebutkan bahwa jargon itu dijiwai oleh ajaran Tri Sakti Bung Karno. 

Tetapi semakin lama dirinya sadar bahwa Nawacita juga hanya jargon yang digunakan sebagai “merek dagang” semata.

Pada praktiknya yang terjadi bukanlah “pembangunan Indonesia”, melainkan “pembangunan di Indonesia” yang menempatkan pihak asing sebagai aktor utama yang mendapatkan keuntungan terbesar, dan rakyat bumiputera tidak bisa menjadi tuan di negeri sendiri.

“Masih sangat banyak saudara kita, sesame anak bangsa yang hidupnya belum beruntung. Dan semua ini ada kaitannya dengan penyelewengan terhadap ajaran Bung Karno,” demikian Didi Soekarno. [jto]