Berita

Kapolri Jenderal Tito Karnavian/Net

Hukum

Kapolri Keluhkan Minimnya Jumlah Polwan

KAMIS, 27 DESEMBER 2018 | 12:21 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

. Minimnya jumlah Polisi Wanita alias Polwan dikeluhkan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Menurut Tito Polwan mempunyai banyak andil dalam penegakan hukum serta dianggap kebal dari godaan korupsi.

"Polwan cuma 36.595 polwan atau 8,3 persen. Saya pribadi belum puas dengan angka ini. Menurut saya belum bisa menggambarkan prinsip equality emansipasi," kata Tito dalam rilis akhir tahun di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (27/12).


Pasalnya, lanjut Tito, Polwan cenderung lebih mudah mendekatkan diri kepada saksi maupun tersangka saat melakukan proses hukum. Angka koruptif Polwan juga dinilai Tito cenderung lebih minim.

"Yang paling utama dekat kepada saksi, korban, tersangka wanita dan lebih bisa kebal terhadap budaya koruptif," jelas dia.

Dengan ada pemahaman ini, Tito berencana bakal menaikkan rekrutmen Polwan di tahun depan. Terlebih mengingat jumlah penduduk Indonesia yang didominasi oleh perempuan.

"Kedepan perlu adanya kenaikan rekrutmen polwan. Sehingga prinsip equality dan Indonesia banyak didominasi oleh wanita ini bisa lebih baik," beber dia.

Sejuah ini anggota Polri ada sebanyak 443.379 personel. Angka ini hanya naik sekitar 186 orang di tahun 2018 dari tahun sebelumnya di angka 443.193 personel. [jto]

Populer

Jaksa Belum Yakin Hasil Forensik Ijazah Jokowi

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:31

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Sikap Dudung Pasang Badan Bela Seskab Teddy Berlebihan

Rabu, 06 Mei 2026 | 03:39

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Omongan Amien Rais Dibenarkan Publik selama Tak Dibantah Teddy

Kamis, 07 Mei 2026 | 02:15

UPDATE

Bali Disiapkan Jadi “Dubai Baru”, Duit Asing Bebas Pajak

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:07

DPR Minta Pemerintah Cepat Terbitkan Aturan Turunan UU PPRT

Jumat, 08 Mei 2026 | 20:01

Dugaan Korupsi Dana APBD untuk Unsultra Dilaporkan ke KPK

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:57

DPR: Kode Etik Media Arus Utama Lebih Jelas Dibanding New Media

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:38

Tarumajaya Raih Paritrana Award Bukti Desa Berpihak kepada Rakyat

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:26

Polisi Sudah Periksa 39 Saksi Terkait Kecelakaan Kereta di Bekasi Timur

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:15

Ekonomi Tumbuh (Tidak) Disyukuri

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:11

Ombudsman RI Bentuk Majelis Etik untuk Tegakkan Integritas dan Profesionalisme

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:10

Sejarah Erupsi Gunung Dukono Masa ke Masa

Jumat, 08 Mei 2026 | 19:06

PLN Bedah Mitigasi Risiko Pidana dalam Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Jumat, 08 Mei 2026 | 18:42

Selengkapnya