Berita

Yusril Ihza Mahendra/Net

Politik

Langkah Tidak Populer Pemimpin

RABU, 26 DESEMBER 2018 | 13:11 WIB | OLEH: YUSRIL IHZA MAHENDRA

TETAPLAH lurus pada pendirian dan cita-cita. Nakhoda perahu kadang harus berpirau menghadapi terjangan badai dan ombak. Tetapi sasaran dan tujuan telah tegas dia tetapkan sejak dahulu. Dia takkan pergi ke tempat lain. Dia ingin mencapai tujuan itu, walau perahu harus menempuh jalan berliku.

Pemimpin itu harus berani mengambil langkah tidak populer. Itu yang diajarkan Natsir kepada saya. Ketika menggalang mosi integral untuk membubarkan RIS, Natsir “terpaksa” berunding dengan PKI. Anda bisa lihat tandatangan Ir Sakirman, Ketua Fraksi PKI di DPR RIS di antara penandatangan Mosi Integral.

Tidak semua pimpinan Masyumi setuju Natsir berunding dengan PKI. Tapi itulah politik. Natsir ternyata berhasil mendorong pembubaran RIS dan membentuk kembali NKRI.


***

Mohamad Roem adalah salah seorang pemimpin yang ditahan dan diasingkan Belanda ke Bukit Menumbing bersama Sukarno, Hatta, Agus Salim dan Ali Sastroamidjojo. Pemerintah RI yang sah ketika itu dikendalikan PDRI yang dipimpin Sjafrudin Prawiranegara.

Belanda mengajak berunding dengan RI atas desakan Dewan Keamanan PBB dan tekanan Amerika. Roem diutus Sukarno untuk berunding dengan Van Roiyen di Kaliurang Yogya. Masyumi marah, PDRI marah, Jenderal Soedirman marah, karena pemerintah yang sah adalah PDRI, sementara Sukarno dll sedang ditawan Belanda.

Atas dasar apa Roem berunding dengan Belanda?

Tetapi perundingan Roem Roiyen itulah yang mengakhiri konflik RI Belanda. Kedua pihak sepakat mengakhiri konflik, Belanda bersedia “menyerahkan” kedaulatan kepada Indonesia melalui RIS. Dengan penyerahan kedaulatan, bendera RIS akan dikibarkan di markas PBB dan kemerdekaan Indonesia diakui oleh seluruh dunia.

27 Desember 1949, KMB dilaksanakan di Scheveningen, Den Haag. RIS terbentuk, Belanda serahkan kedaulatan kepada RIS.

1 Januari 1950 bendera merah putih berkibar di markas PBB New York. [***]


Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Advokat Senior, Pakar Hukum Tata Negara


Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Menelusuri Perjalanan Baru Vision dalam Serial VisionQuest

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:29

Usai Mandek, Harga Emas Antam Langsung Anjlok Hari Ini

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:22

Polisi Rilis 13 Korban Ledakan Pertokoan Pasar Cimanggis Tangsel

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:17

COP31 Jadi Momentum Prabowo Percepat Transisi Energi

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:08

PM Baru Maroko Temui Raja, Bahas Pembentukan Pemerintahan Baru

Kamis, 15 Oktober 2026 | 10:03

Pertamina Kerahkan Armada Tambahan dan Terminal 24 Jam untuk Normalisasi BBM di Bal

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:54

4,4 Juta Sertifikat Halal Terbit Jelang Batas Akhir, Didominasi UMKM

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:46

Pengamat Dorong Percepatan Jargas dan CNG untuk Tekan Impor LPG

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:42

Rupiah Nyaris Tembus Rp18.000 per Dolar AS, BI Langsung Buka Suara

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:38

Badai PHK Melanda Netflix Saat Pertumbuhan Melambat

Kamis, 15 Oktober 2026 | 09:27

Selengkapnya