Berita

Yusril Ihza Mahendra/Net

Politik

Langkah Tidak Populer Pemimpin

RABU, 26 DESEMBER 2018 | 13:11 WIB | OLEH: YUSRIL IHZA MAHENDRA

TETAPLAH lurus pada pendirian dan cita-cita. Nakhoda perahu kadang harus berpirau menghadapi terjangan badai dan ombak. Tetapi sasaran dan tujuan telah tegas dia tetapkan sejak dahulu. Dia takkan pergi ke tempat lain. Dia ingin mencapai tujuan itu, walau perahu harus menempuh jalan berliku.

Pemimpin itu harus berani mengambil langkah tidak populer. Itu yang diajarkan Natsir kepada saya. Ketika menggalang mosi integral untuk membubarkan RIS, Natsir “terpaksa” berunding dengan PKI. Anda bisa lihat tandatangan Ir Sakirman, Ketua Fraksi PKI di DPR RIS di antara penandatangan Mosi Integral.

Tidak semua pimpinan Masyumi setuju Natsir berunding dengan PKI. Tapi itulah politik. Natsir ternyata berhasil mendorong pembubaran RIS dan membentuk kembali NKRI.


***

Mohamad Roem adalah salah seorang pemimpin yang ditahan dan diasingkan Belanda ke Bukit Menumbing bersama Sukarno, Hatta, Agus Salim dan Ali Sastroamidjojo. Pemerintah RI yang sah ketika itu dikendalikan PDRI yang dipimpin Sjafrudin Prawiranegara.

Belanda mengajak berunding dengan RI atas desakan Dewan Keamanan PBB dan tekanan Amerika. Roem diutus Sukarno untuk berunding dengan Van Roiyen di Kaliurang Yogya. Masyumi marah, PDRI marah, Jenderal Soedirman marah, karena pemerintah yang sah adalah PDRI, sementara Sukarno dll sedang ditawan Belanda.

Atas dasar apa Roem berunding dengan Belanda?

Tetapi perundingan Roem Roiyen itulah yang mengakhiri konflik RI Belanda. Kedua pihak sepakat mengakhiri konflik, Belanda bersedia “menyerahkan” kedaulatan kepada Indonesia melalui RIS. Dengan penyerahan kedaulatan, bendera RIS akan dikibarkan di markas PBB dan kemerdekaan Indonesia diakui oleh seluruh dunia.

27 Desember 1949, KMB dilaksanakan di Scheveningen, Den Haag. RIS terbentuk, Belanda serahkan kedaulatan kepada RIS.

1 Januari 1950 bendera merah putih berkibar di markas PBB New York. [***]


Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, Advokat Senior, Pakar Hukum Tata Negara


Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Desakan Pecat Nusron Mencuat, Ahmad Doli Memungkinkan jadi Pengganti

Minggu, 20 September 2026 | 05:26

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Diburu Kolektor, BI Cetak Lagi Rupiah Tanda Tangan Purbaya

Jumat, 25 September 2026 | 00:17

DPRD DKI: Perkuat Fungsi Edukasi dan Kebudayaan di TIM

Jumat, 25 September 2026 | 00:04

Pelunasan BLBI Jadi Tonggak Penyelesaian Krisis 1997-1998

Kamis, 24 September 2026 | 23:37

Tim Hukum: Tak Ada Saksi Sebut Heri Susanto Terima Suap

Kamis, 24 September 2026 | 23:19

Sufmi Dasco akan Kukuhkan Pengurus APKLI Merah Putih

Kamis, 24 September 2026 | 23:00

Tagihan Cicilan Kopdes Merah Putih Rp37,7 Triliun Jatuh Tempo Besok

Kamis, 24 September 2026 | 22:59

Warisan Kwik Kian Gie untuk Indonesia

Kamis, 24 September 2026 | 22:48

DPR Minta Basarnas Lanjutkan Pencarian Jurnalis Hilang di Selat Sunda

Kamis, 24 September 2026 | 22:26

Tokoh Adat Papua Kecam Penembakan Tiga Warga Sipil di Muliama

Kamis, 24 September 2026 | 22:23

Menko Yusril Pastikan Media Bebas Meliput di Lapas Cibinong

Kamis, 24 September 2026 | 22:11

Selengkapnya