Berita

Politik

SBY Post Power Syndrome, Demokrat: Aria Bima Harusnya Tegur Megawati

MINGGU, 23 DESEMBER 2018 | 14:00 WIB | LAPORAN: SUKARDJITO

. Pernyataan politisi PDIP, Aria Bima menuding Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) post power syndrome, bisa merugikan calon presiden petahana Joko Widodo serta partainya.

Hal itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik, sesaat lalu (Minggu, 23/12).

"Nasihat saya pada Aria Bima, berhentilah membuat blunder menyerang dan mendiskreditkan Pak SBY. Atau ia dan kubu petahana akan merugi. Masyarakat sudah lelah dan antipati pada lagak kuasa yang sewenang-wenang seperti kerap didemonstrasikan oleh politisi PDIP," ungkap Rachland.


Aria Bima menanggapi pernyataan SBY yang meminta dirinya tidak diganggu saat berkampanye pada Januari 2019 mendatang. Menurut Aria Bima pesan itu menunjukkan gejala post power syndrome SBY.

Bila, sambung Rachland, Aria Bima paham arti post power syndrome, maka yang perlu ia tegur pertama-tama adalah Megawati.

"Harus ada yang mengingatkan Megawati bahwa rakyat tidak pernah memilihnya jadi Presiden. Maka Megawati harus stop bertingkah seolah-olah ia memiliki legitimasi demokratik untuk ikut-ikutan mengatur negara. Satu-satunya hal yang membuatnya bisa berbuat demikian adalah feodalisme di tubuh PDIP yang dengan takzim dipatuhi Jokowi," tambah Rachland. [jto]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya