Berita

Rizal Ramli dan Mahfud MD/Net

Bisnis

Ini Dialog Dua Menteri Gus Dur Soal Keanehan Pembayaran Saham Freeport

SABTU, 22 DESEMBER 2018 | 19:39 WIB | LAPORAN: ADE MULYANA

Dua mantan menteri di era pemerintahan Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Rizal Ramli dan Mahfud MD, sempat terlibat tik-tok-twit terkait pembayaran 51 persen saham PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum.

Di era Gus Dur, Mahfud MD menduduki posisi Menteri Pertahanan. Sementara Rizal Ramli bertugas di beberapa posisi penting di sektor ekonomi. Diawali sebagai Kepala Badan Urusan Logistik, lalu Menko Perekonomian dan terakhir Menteri Keuangan.

Ketika melakukan pembicaraan dengan CEO Freeport James Moffett di tahun 2001, Rizal Ramli adalah Menteri Keuangan. Dalam pembicaraan itu, Moffett mengakui kesalahan Freeport karena menyogok seorang menteri, berinisial GK, dalam perpanjangan kontrak tahun 1991.


Moffett minta maaf, dan menyatakan bersedia membayar ganti rugi pada pemerintah Indonesia, dan bersedia memperhatikan keselamatan lingkungan alam Papua.

Namun sayang, tiga bulan setelah pembicaraan itu Gus Dur dijatuhkan dari jabatannya. Rencana settlement dengan Freeport pun batal.

Menurut Rizal Ramli, Indonesia berpeluang membatalkan kontrak karya 1991 karena sarat korupsi dan penyuapan. Moffett tahu, bahwa kalau digugat di pengadilan AS, dirinya bisa dinyatakan bersalah. Itulah sebabnya, Moffeett mengatakan bersedia membayar ganti rugi.

Ini adalah posisi Rizal Ramli dalam memandang isu Freeport. Itu sebabnya, menurut dia, keputusan pembayaran 51 persen saham PT Freeport Indonesia oleh PT Inalum adalah langkah yang patut dipertanyakan. Apalagi, dana yang digunakan berasal dari pinjaman luar.   

Rizal Ramli juga mengomentari twit Mahfud MD yang menurutnya sangat normatif.

“Sahabat saya Pak @mohmahfudmd hanya lihat dari luar secara normatif. Kontrak Kedua Freeport 1991 cacat hukum, krn ada penyogokan thd Mentri Pertambangan Indonesia,” tulis Rizal Ramli.

Mahfud MD membalas twit Rizal Ramli, dan berkata masalah Freeport ini tak semudah yang dibicarakan. Dia balik bertanya, mengapa saat Rizal  Ramli menjadi Menteri Keuangan tidak bisa menyelesaikan persoalan Freeport.

“Sahabat sy Pak RR betul, sy berbicara normanya. Krn disitulah simpul problemnya. Tp Pak RR kan pernah di posisi penting. Kalau tahu ada cacat hukum atau penyogokan saat itu, mengapa saat Anda jd menkeu tak anda selesaikan? Jawabannya, tentu, krn masalahnya tak semudah itu,” twit Mahfud MD.

Rizal Ramli membalas twit itu, dan merujuk pada pernyataannya sebelum itu, bahwa tiga bulan setelah negosiasi yang dilakukannya dengan Moffett, Gus Dur jatuh.

“Sahabat saya Pak @mohmahfudmd  mungkin lupa 3 bulan kemudian Gus Dur diganti. CEO James Moffett sudah ngaku salah, makanya bersedia bayar $5M daripada masuk penjara krn menyogok pejabat RI,” twit Rizal Ramli.

Mahfud MD pun merespon twit itu dan mengajak Rizal Ramli untuk bertemu minggu depan.

“Kalau begitu faktanya berarti benar, masalah Freeport hrs dilakukan dgn nego utk kontrak baru spt divestasi. Soal pengakuan James Moffett itu soal terpisah krn skrang sdh lewat dari 18 tahun. Pak RR, next week kita atur lunch atau dinner lagi ya. Kangen berdiskusi lagi,” demikian Mahfud MD. [dem]

Populer

Enak Jadi Mulyono Bisa Nyambi Komisaris di 12 Perusahaan

Kamis, 12 Februari 2026 | 02:33

Kasihan Jokowi Tergopoh-gopoh Datangi Polresta Solo

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:45

Rakyat Menjerit, Pajak Kendaraan di Jateng Naik hingga 60 Persen

Kamis, 12 Februari 2026 | 05:21

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Dua Menteri Prabowo Saling Serang di Ruang Publik

Kamis, 12 Februari 2026 | 04:20

Cara Daftar Mudik Gratis BUMN 2026 Lengkap Beserta Syaratnya

Kamis, 12 Februari 2026 | 20:04

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

UPDATE

ASEAN di Antara Badai Geopolitik

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:44

Oknum Brimob Bunuh Pelajar Melewati Batas Kemanusiaan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:32

Bocoran Gedung Putih, Trump Bakal Serang Iran Senin atau Selasa Depan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:24

Eufemisme Politik Hak Dasar Pendidikan

Minggu, 22 Februari 2026 | 19:22

Pledoi Riva Siahaan Pertanyakan Dasar Perhitungan Kerugian Negara

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:58

Muncul Framing Politik di Balik Dinamika PPP Maluku

Minggu, 22 Februari 2026 | 18:22

Bank Mandiri Perkuat UMKM Lewat JuraganXtra

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:51

Srikandi Angudi Jemparing

Minggu, 22 Februari 2026 | 17:28

KPK Telusuri Safe House Lain Milik Pejabat Bea Cukai Simpan Barang Haram

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:43

Demi Pengakuan, Somaliland Bolehkan AS Akses Pangkalan Militer dan Mineral Kritis

Minggu, 22 Februari 2026 | 16:37

Selengkapnya