Berita

Muslim Uighur/Net

Politik

Indonesia Harus Punya Pandangan Sendiri Soal Krisis Uighur

SABTU, 22 DESEMBER 2018 | 17:49 WIB | LAPORAN:

Kekerasan dan intimidasi yang menimpa etnis muslim Uighur di Xinjiang Tiongkok mendapat kecaman dunia internasional.

Indonesia dengan predikat penduduk muslim terbanyak di dunia harus memiliki sikap yang bebas namun tidak terpengaruh negara lain. Karena Indonesia masih termasuk negara yang menganut politik bebas aktif.

"Indonesia menganut sistem politik bebas aktif. Artinya pemerintah Indonesia bebas memberikan suatu pandangan-pandangan tanpa pengaruh dari negara lain," jelas pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH) Emrus Sihombing kepada wartawan, Sabtu (22/12).


Dia mengatakan, belajar dari kasus-kasus internasional lain, Indonesia memiliki pengalaman cukup dalam hal perdamaian. Karena itu, perlu langkah nyata dari pemerintah Indonesia dalam menyikapi krisis Uighur.

Kementerian Luar Negeri harus secara massif melakukan pendekatan guna menyelesaikan masalah dengan cara perundingan mencapai kesepakatan, bukan malah menciptakan perselisihan.

"Indonesia harus aktif. Artinya kalau tidak ada suatu keadilan di muka bumi yaitu Indonesia tentu diwakili oleh pemerintahannya ya harus aktif untuk memperjuangkan keadilan di muka bumi," jelas Emrus.

"Dengan begitu suara Indonesia di internasional mampu memberikan pengaruh yang besar. Dan nantinya akan dilihat serta ditiru negara lain guna mencapai perdamaian," tambah direktur Emrus Corner tersebut. [wah] 

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya