. Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno meluruskan klaim keberhasilan pembangunann infrastruktur jalan tol era pemerintahan Joko Widodo yang dianggap melampaui capaian pemerintahan sebelumnya.
Jurubicara BPN Prabowo-Sandi, Suhendra Ratu Prawiranegara menegaskan, klaim keberhasilan membangaun jalan tol Trans Jawa yang kerap disampaikan Jokowi dan pembantunya di kabinet tidak tepat. Sebab, jalan tol trans di Indonesia merupakan satu kesatuan sistem jaringan jalan tol nasional. Sehingga, pembangunan itu tidak bisa dilihat terpisah satu dengan lainnya.
"Membangun jalan tol tersebut ada periodesasi waktunya atau masa pelaksanaan konstruksi yang terkadang tidak berbanding lurus dengan periode pemerintahan atau masa jabatan seorang presiden. Melihatnya harus utuh, tidak bisa terpisah," ujar Suhendra, Jumat (21/12).
Contohnya pembangunan ruas tol Cipularang, pelaksanaan konstruksinya dimulai sejak tahun 2002-2005. Ada dua era pemerintahan yang terlibat, yakni era Megawati dan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Suhendra merincikan, era Megawati menyelesaikan konstruksi sekitar 80 persen (42 km) dari total panjang 54 km. Sementara era SBY menyelesaikan 12 km atau setara dengan 20 persen total panjang konstruksi.
"Pemerintahan SBY beruntung meresmikan tol Cipularang ini, tapi kan tidak patut apabila capaian era Megawati kemudian diaku-aku atau diklaim sebagai capaian era SBY," terangnya.
"Sama halnya juga capaian ruas tol Cipali era SBY, akan tidak elok jika diklaim sebagai capaian era pemerintahan Jokowi. Karena ada keberlanjutan proses pembangunan dalam dua era pemerintahan mereka," imbuh mantan Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum ini menambahkan.
Menurutnya, daripada hanya berkutat pada urusan klaim panjang kilometer yang dibangun, pemerintahan Jokowi diminta melakukan evaluasi apakah pembangunan infrastruktur saat ini memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat.
Mengutip data INDEF, Suhendra menjelaskan pembangunan infrastruktur era Jokowi tidak memberikan dampak yang signifikan atas penyediaan lapangan kerja. Belum lagi, dampak pembangunan tol ini juga secara tidak langsung akan membuat warung-warung rakyat dan UMKM akan gulung tikar di sepanjang jalur Pantura.
"Dampak-dampak semacam ini harus dipikirkan antisipasinya oleh pemerintah," ucap Suhendra.
Sementara dari sisi pembiayaan infrastruktur, masih kata Suhendra, juga ingin memastikan apakah pembangunan yang dilakukan Jokowi sudah memberikan dampak positif atas konten bahan baku dan tenaga kerja lokal yang digunakan.
"Karena biasanya jika menggunakan pinjaman luar negeri akan mensyaratkan material bahan-bahan impor dan tenaga kerja asing yang digunakan. Hal seperti ini sudah sangat lazim menjadi persyaratan dalam suatu perjanjian pinjaman pembiayaan asing, khususnya perjanjian dengan Tionghoa," demikian dia menutup keterangannya.
[rus]
