Berita

Farouk Abdullah Alwyni/Net

Politik

Sarankan Tanam Jengkol Dan Petai, Presiden Jokowi Terlalu Menyederhanakan Persoalan

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 | 13:12 WIB | LAPORAN:

. Presiden Joko Widodo terlalu menyederhanakan persoalan terkait saran penanaman jengkol dan petai sebagai alternatif pengganti kelapa sawit yang sedang menurun drastis.

"Itu sangat menyederhanakan persoalan. Karena menurut saya persoalan itu kalau kelapa sawit kan naik turun angkanya di pasar internasional," kata pengamat Ekonomi Farouk Abdullah Alwyni saat dihubungi redaksi, Kamis (20/12).

Pengajar di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI) ini menuturkan permasalah saat ini adalah dimana Indonesia masih ekspor di sektor komoditas, sehingga seharusnya ketika fluktuasi kelapa sawit terjadi pemerintah alangkah baiknya menguatkan sektor manufaktur.


"Harusnya dengan fluktuasinya kelapa sawit itu kita lebih menguatkan sektor manufaktur. Jadi kadang-kadang rupiah jatuh, percuma kita enggak bisa dapat manfaat karena mayoritas dari ekspor kita itu sektor komoditas, seperti salah satunya kelapa sawit," ungkap Farouk.

Pendiri Pusat Kajian Islam Bidang Keuangan, Ekonomi dan Pembangunan CISFED ini menilai pemerintah harus bercermin terhadap China, dimana ekspornya kuat di sektor manufaktur.

"Padahal sebetulnya awalnya bukan dia (China), bukan industrinya dia, dia cuma buka pintu kasih tempat untuk memproduksi barang di negaranya. Tetapi ekspor oriented jadinya akhirnya devisanya besar sekali," paparnya.

Dia menegaskan kedepan yang harus diperhatikan adalah hal penguatan sektor manufaktur.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyarankan masyarakat ditengah harga jugal kelapa sawit yang menurun drastis untuk beralih menanam komuditi lain.

"Tanam lah kopi, kulit manis, jengkol dan petai, dan lebih bagus manggis karena permintaan sangat tinggi oleh negara tetangga, seperti Thailand Jepang, Singapura, Taiwan, Hong Kong dan lainnya, sangat besar permintaan buah manggis," ungkap Jokowi saat menyerahkan sertifikat 91 ribu hektare lahan tanah kepada para petani di Jambi pada 16 Desember lalu. [rus]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya