Berita

Sandiaga Uno dan Anggawira/Prabowo Sandi Media

Politik

Di Indramayu, Sandi Janji Hentikan Impor Pangan Saat Panen

KAMIS, 20 DESEMBER 2018 | 06:40 WIB | LAPORAN:

Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno menyambangi wilayah Indramayu, Jawa Barat.

Dalam kesempatan itu, Sandi mendengarkan aspirasi dari Ketua DPD Persatuan Penggilingan Padi (Perpadi) wilayah Indramayu-Cirebon Feri Priatna. Ia meminta Sandi agar beras Indonesia jangan tergerus oleh impor dari negara lain.

"Jangan sampai, Pak, beras kita tidak laku karena maraknya beras impor. Kami sudah sulit menjual beras karena harganya tinggi, sementara beras impor dijual dengan harga murah," ujar Feri, Rabu (19/12).


Hal itu disampaikan Feri saat berdialog bersama Sandi di pabrik beras CV Fajar Niaga Desa Widasari, Kecamatan Widasari, Jalan Simpang Tiga, Desa Kongsi Jaya, Indramayu.

Sandiaga menanggapi usulan tersebut dengan menjelaskan komitmen paslon nomor urut 02 yaitu program tiga swasembada, yakni pangan, air dan energi. Salah satu bentuk aksinya menurut Sandi, dengan menghentikan impor saat masa panen.

"Swasembada pangan menjadi program kami di tahun 2019. Selain penyerapan beras hasil petani di Bulog akan ditingkatkan, beras lokal diutamakan. Jangan lagi kita didikte oleh mafia pangan dan mafia impor. Jangan sampai yang makmur petani Vietnam, bukan petani Indramayu. Perut masyarakat utama. Nomor satu adalah perut rakyat, presiden nomor dua," terang Sandi.

Dalam kesempatan yang sama, koordinator nasional Relawan Sahabat Prabowo-Sandi Anggawira juga menjelaskan komitmen paslon yang diusung Gerindra, PAN, PKS, dan Partai Berkarya untuk tidak lagi bergantung pada impor.

"Pak Prabowo dan Bang Sandi secara jelas berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan petani. Saat ini saat masuk masa panen, pemerintah malah impor beras sehingga menyusahkan petani," ujar Anggawira.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya