Kecaman terhadap kekerasan yang dialami muslim Uighur terus bermunculan. Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyatakan Pemerintah Tiongkok telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan perikemanusiaan dan hak asasi manusia universal yang dijamin Perserikatan Bangsa Bangsa.
"Apapun alasannya, Pemerintah Tiongkok tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan bagi masyarakat yang lemah dan tidak berdosa yang semestinya dilindungi," demikian pernyataan sikap PP Muhammadiyah, Rabu (19/12), yang diterima redaksi.
Kondisi mengenaskan etnis Uighur jadi sorotan media internasional. Mereka mengalami penahanan dalam kamp-kamp reedukasi di Xinjiang. Pemerintah Tiongkok mempekerjakan paksa mereka di kamp-kamp reedukasi tersebut. Para tahanan dipaksa bekerja setelah menjalani indoktrinasi Partai Komunis Cina, dilarang menggunakan bahasa etnis mereka, dan tak boleh menjalankan ritual-ritual agama Islam.
Muhammadiyah menekankan Pemerintah Tiongkok sebaiknya menggunakan pendekatan politik yang elegan dan berorientasi pada kesejahteraan terkait permasalahan muslim Uighur.
Muhammadiyah juga mengimbau Pemerintah Tiongkok untuk membuka diri dengan memberikan penjelasan yang sebenarnya mengenai keadaan masyarakat Uighur dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional.
"Penjelasan yang faktual akan memperkecil berbagai opini dan kesimpangsiuran wacana," masih tertulis dalam pernyataan sikap PP Muhammadiyah itu.
Yang lain, Muhammadiyah mendesak PBB dan OKI mengadakan pertemuan darurat membahas masalah Uighur. Dengan begitu PBB dan OKI dapat mengambil tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan internasional.
"PBB dan OKI memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan perdamaian dan mencegahsegala bentuk kekerasan di belahan dunia manapu," demikian pernyataan sikap yang diteken Haedar Nashir sebagai ketua umum dan Abdul Mu'ti selaku skretaris umum PP Muhammadiyah.
[dem]
