Kebijakan Australia yang mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel dinilai tak sejalan dengan proses perdamaian di Timur Tengah.
"Mengakui Yerusalem Barat sebagai ibu kota Israel menunjukkan keberpihakan Australia kepada Israel. Demi terwujudnya keadilan dan perdamaian di sana. Serta mempertimbangkan perasaan kaum muslimin di Australia dan negeri-negeri tetangganya. Australia harus membatalkan kebijakan itu," jelas anggota Komisi I DPR RI Sukamta kepada wartawan, Senin (17/12)
Menurutnya, semua pihak tidak seharusnya membahas soal ibu kota negara Israel, karena secara fakta bahwa kemerdekaan Palestina masih belum diakui.
"Kami mendorong agar semua negara tidak mengikuti langkah Amerika Serikat dan Australia yang mengakui Yerusalem sebagai bukota Israel," jelas Sukamta.
Dia menambahkan, kebijakan Australia meski hanya mengakui sebagian wilayah Yerusalem sebagai ibu kota Israel tetapi sama saja dan sejalan dengan tindakan AS.
"Karena itu sebaiknya kita semua mewujudkan kemerdekaan Palestina secara penuh. Ini dulu yang dipenuhi, baru bicara soal ibu kota," tegas Sukamta yang juga ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri.
[wah]
