Berita

Rekam KTP El/Net

Politik

2,61 Persen Penduduk Belum Rekam KTP El Rentan Dalam Pemilu

MINGGU, 16 DESEMBER 2018 | 22:41 WIB | LAPORAN:

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) belum dapat memberikan angka wajib KTP Elektronik (KTP El) seluruh penduduk Indonesia. Hal itu disayangkan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Pasalnya, angka tersebut akan dipakai untuk menyesuaikan daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Terlebih, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan daftar pemilih tetap hasil perbaikan ll (DPTHP ll) pada Sabtu, (15/12) kemarin. Total DPTHP ll dalam negeri yang ditetapkan sebanyak 190770.329, yakni pemilih laki-laki 95.365.749 orang, dan pemilih perempuan 95.401580, dan jika digabungkan daftar pemilih di luar negeri, total pemilih Pemilu 2019 yang ditetapkan oleh KPU kemarin adalah 192.828.520.


Dalam penetapan DPTHP II ini, Kemendagri telah menyatakan bahwa angka perekaman KTP El masih berada di angka 97,39 persen. Artinya, masih ada sekitar 2,61 persen warga negara Indonesia yang wajib KTP El belum melakukan perekaman.

"Kasarnya kalau ada 2,61 persen yang belum merekam artinya belum terdaftar dalam DPT, angkanya itu bisa sampai 5.100.000 orang yang belum terdata dalam daftar pemilih tetap, nah 5.100.000 orang ini angka yang besar," kata Direktur Perludem, Titi Anggraini dalam diskusi bertajuk "Pasca penetapan DPT Perbaikan Tahap II: Bagaimana Perlindungan Hak Pilih Kelompok Rentan? di D'Hotel, Jalan Sultan Agung, Guntur, Jakarta Selatan, Minggu (16/12).  

Dalam hal ini, kata Titi, Kemendagri tidak mengungkap secara detail dan pasti, berapa sebetulnya angka wajib KTP El penduduk Indonesia, dan berapa total yang sudah merekam, dan berapa pula total orang yang belum melakukan perekaman.

"Selain itu penting juga untuk menginformasikan, perkembangan terakhir proses perekaman KTP El per provinsi, atau bahkan per kabupaten atau kota," tuturnya.

Menurut Titi, perekaman KTP El tersebut menjadi penting, sebab hingga hari ini, Peraturan KPU No. 11/2018 tentang Pemilu masih mengatur, salah satu dokumen yang akan diverifikasi untuk warga negara bisa masuk ke dalam DPT adalah kepemilikan kartu tanda penduduk elektronik. [lov]


Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Steve Hanke Ungkit Lagi Keputusan IMF 1998, Klaim Rupiah Bisa Setara Dolar AS

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:12

Gibran Ingin Generasi Muda Jadi Perekat Persatuan Bangsa

Selasa, 30 Juni 2026 | 08:06

Komut Pertamina Mochamad Iriawan Pastikan Kesiapan SAF dan Operasional B50 di Jawa Timur

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:57

Wall Street Berpesta! Dow Cetak Rekor

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:53

Nasib Nadiem Ditentukan di Sidang Vonis Hari Ini

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:42

Kekayaan AHY Naik Hampir Enam Kali Lipat, Kini Tembus Rp118,65 Miliar

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:29

STOXX 600 Menguat Tipis, Saham Teknologi dan Energi Topang Bursa Eropa

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:24

Jerman Tumbang, Paraguay Melaju ke Perempat Final Piala Dunia 2026

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:14

Pimpin BEI 2026-2030, Jeffrey Hendrik Targetkan Pasar Modal Indonesia Tembus 10 Besar Dunia

Selasa, 30 Juni 2026 | 07:02

Dana GCA Diklaim Bisa Stabilkan Nilai Tukar Rupiah

Selasa, 30 Juni 2026 | 06:48

Selengkapnya