Berita

Suhardi Alius dan Budi Karya Sumadi/Humas BNPT

Pertahanan

BNPT Dan Kemenhub Teken MoU Antisipasi Ancaman Terorisme Di Ranah Transportasi

KAMIS, 13 DESEMBER 2018 | 06:58 WIB | LAPORAN:

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Suhardi Alius menilai bahwa Kementerian Perhubungan (Kemhub) merupakan salah satu mitra strategis bagi lembaga yang dipimpinnya dalam upaya pencegahan terorisme di dalam negeri.

Apalagi sarana transportasi adalah ruang terbuka yang cukup rentan untuk dijadikan sasaran oleh kelompok radikal terorisme.

Karena dengan melihat beberapa kejadian teror yang terjadi di luar negeri, kelompok radikal terorisme telah melakukan serangan menggunakan bus hingga serangan di stasiun kereta api. Untuk itulah BNPT merasa perlu melakukan Memorandum of Understanding (MoU) bersama Kemhub sebagai bentuk pencegahan di ranah transportasi.  


"Operasi transportasi di Indonesia sendiri sangat luas, kami ingin memastikan segala sesuatunya berjalan aman mengingat rentannya aksi terorisme menggunakan atau menyasar fasilitas transportasi seperti yang terjadi di luar negeri," ujar Suhardi usai penandatangan MoU bersama Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi  di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Rabu (12/12).

Mantan Kabareskrim Polri tersebut mengatakan, dengan adanya kolaborasi ini tentunya dapat  dipastikan bahwa Standar Operasinoal Prosedur (SOP) di Kemhub yang meliputi perhubungan darat, laut, dan udara bisa dalam posisi pencegahan yang maksimal.

“Pencegahan aksi terorisme yang melibatkan sarana trasportasi tentunya merupakan kebutuham yang mendesak. Karena kalau sampai aksi ini dibiarkan maka dampak sosialnya juga sangat besar. Contohnya kasus bom Bali, peristiwanya hanya sebentar tapi dampaknya sampai sekarang," kata alumni Akpol tahun 1985 ini.

Suhardi menambahkan, kerjasama antara BNPT dengan Kemhub sendiri sejatinya telah berjalan sejak lama dalam beberapa aspek.

"Selama ini menyusunan SOP dalam lingkup transportasi juga dibantu dari Kemenhub. Apalagi kami mengoordinasikan dengan 36 kementerian/lembaga. Bahkan pegawai BNPT juga ada yang dari Kemenhub," tuturnya.

Dalam kesempatan tersebut, Suhardi menjelaskan bahwa ruang lingkup dari MoU ini sendiri meliputi penyusunan program, strategi, dan kegiatan penanggulangan terorisme di bidang transportasi; koordinasi penanggulangan terorisme di bidang transportasi; pemanfaatan kemampuan dan potensi sumber daya para pihak dalam penanggulangan terorisme

“Selain itu tentunya ada pertukaran data dan informasi dalam penanggulangan terorisme, peningkatan sumber daya manusia dalam penanggulangan terorisme, lalu ada sosialisasi penanggulangan terorisme di lingkungan Kemenhub dan kegiatan lain yang tentunya semuanya di bidang transportas," ujar mantan Wakapolda Metro Jaya ini.

Menhub Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya juga ingin memastikan dan menjamin bahwa negara ini aman dari ancaman terorisme, khususnya dalam hal lingkup transportasi baik sarana maupun prasarananya.

"Pak Jokowi selalu mengatakan fokus untuk melawan terorisme, bukan hanya dengan hard power namun juga menggunakan langkah soft power," ujar Budi Karya Sumadi.[wid]

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya