Berita

Politik

Praktik Poligami Harus Diberi Syarat Ketat

RABU, 12 DESEMBER 2018 | 18:56 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Berpoligami memang merupakan hak bagi setiap lelaki. Tapi, praktik poligami acapkali membuat perempuan dan anak-anak menjadi sengsara.

Untuk itu, aktivis Asian Muslim Action Network (AMAN) Ruby Khalifah meminta agar praktik poligami diberi syarat yang ketat. Seperti dilakukan perhitungan apakah memang cocok buat istri dua atau empat, mendapat persetujuan istri pertama, dan apakah bisa berbuat adil.

"Ingat berbuat adil bukan hanya materi tapi juga cinta dan perhatian,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Rabu (12/12).


Namun demikian, Rubi menekankan agar kampanye monogami digalakan. Dia bahkan mendukung jika ada partai yang mendorong penghapusan poligami. Apalagi, selama ini dia belum pernah menemukan bahwa poligami bisa memberi kebahagian. Justru yang ada adalah menyengsarakan keluarga, terutama perempuan dan anak-anak.

"Saya sepakat dengan Grace Natalie (Ketua Umum PSI) untuk pelarangan poligami di Indonesia, terutama pegawai negeri atau TNI dan lain-lain, termasuk anggota parlemen," sambungnya.

Grace Natalie sebelumnya telah menyerukan bahwa PSI tidak akan pernah mendukung poligami. Itu dilakukan karena praktik tersebut merupakan salah satu sumber ketidakadilan bagi perempuan.

"Riset LBH APIK tentang poligami menyimpulkan bahwa pada umumnya praktik poligami menyebabkan ketidakadilan perempuan yang disakiti dan anak yang ditelantarkan," terangnya. [ian]

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

UPDATE

KPK Bekali Direksi BUMD DKI Pemahaman GCG dan BJR Cegah Risiko Hukum

Sabtu, 14 November 2026 | 00:28

Jangan Tergocek Manuver Politik Gibran Mundur

Sabtu, 14 November 2026 | 00:02

Amran Sulaiman, Puan hingga Anies Layak Jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:50

DPP KAMSRI Minta Prabowo Pertimbangkan Dasco jadi Wapres

Jumat, 13 November 2026 | 23:46

Dirut PT YVE Habitat Limo Dipolisikan

Jumat, 13 November 2026 | 23:22

Penggunaan Baterai sebagai Sumber Tenaga Kapal Belum Jadi Prioritas

Jumat, 13 November 2026 | 23:11

Aktivis Rizal Fadillah Meninggal Dunia di Bandung

Jumat, 13 November 2026 | 22:54

Prabowo Jamin Beasiswa Penuh bagi Anak Relawan Bencana yang Gugur

Jumat, 13 November 2026 | 22:37

PLN Perkuat Kemitraan Global untuk Percepat Program PLTS 100 GW dan Industri Hijau

Jumat, 13 November 2026 | 21:58

Respons Kemenkop, KB Bank Tegaskan Tidak Berencana Divestasi

Jumat, 13 November 2026 | 21:57

Selengkapnya