Proyek tanggul raksasa atau Giant Sea Wall, harus menjadi proyek pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR).
Pasalnya, bukan hanya Pemprov DKI Jakarta yang terlibat namun proyek ini juga terintegreasi dengan wilayah lainnya di sekitar Jakarta.
"Ya, mendingan dikasih Kementerian PUPR jangan kemudian jadi ribut-ribut melulu, sepertinya akan lebih mampu kalau itu dikerjakan oleh Kementerian PUPR," kata Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Parta Nasdem, Bestari Barus, Selasa (11/12).
Saat ini, kata Bestari, karena kementerian PUPR sedang menggodok program pembangunan tanggul dengan nama NCICD (national capital integrated coastal development). Sebab, NCICD itu tidak hanya melibatkan Jakarta saja tapi juga daerah lain.
"Sebaiknya ada di pemerintah pusat saja, terintegrasi antara kebutuhan tidak hanya Jakarta tapi itu kan juga ada misalnya dengan wilayah Bekasi dan Banten," ujarnya.
Bestari mengklaim, untuk pembangunan NCICD sudah dianggarkan setiap tahunnya dan dimulai 3 tahun lalu. Bahkan, dananya hingga triliunan rupiah untuk menggolkan proyek tersebut.
"Sudah triliunan yang masuk ke situ anggarannya. Kemarin pada waktu penganggaran 2019 juga saya tanya, ini sudah betul-betul selesai tahap satu? Tidak ada tambah-tambah lagi dan memang kita bahas dan disetujui oleh semuanya," ucapnya.
Untuk diketahui, Gubernur DKI Anies Baswedan menilai proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall di utara Jakarta harus dipertimbangkan ulang. Menurut dia, Jakarta butuh pembangunan tanggul pantai.
"Yang benar-benar dibutuhkan di Jakarta adalah tanggul pantai. Jadi, wall yang sepanjang pesisir pantai kita. Kenapa dibutuhkan? Karena tanah di Jakarta mengalami penurunan sementara permukaan air laut mengalami naik turun. Jadi ini dibutuhkan untuk mencegah rob, karena itu tanggul di pesisir itu sangat perlu," kata Anies di Balaikota DKI, Jumat (28/9) lalu.
[lov]
