. Hampir semua produk politik hasil ikhtiar panjang Gus Dur (KH. Abdurrahman Wahid), yang menjadi ikon perjuangan monumental cucu pendiri NU (Nahdlatul Ulama) yang juga tokoh demokrasi ini, mengalami kerusakan yang nyaris permanen.
Oleh sebab itu, masih relevankah kita menggelar acara peringatan wafatnya (haul) Gus Dur untuk sekedar bernostalgia, berromantis-romantisan di atas puing-puing reruntuhan karya besar Presiden RI ke-4 itu?
Pendapat ini disampaikan Adhie M. Massardi, jubir Gus Dur baik saat menjadi Presiden RI maupun setelah tidak berkuasa.
"Bila tetap hendak memperingati wafatnya (haul) Gus Dur, sebaiknya memakai tema-tema yang progresif, tidak sekedar bernostalgia dalam romantika yang semu, tapi menjadikan momentum haul ini untuk memulai merestorasi karya-karya politik beliau," kata Adhie di Jakarta, Jumat (7/12).
Ketua Umum Perkumpulan Swing Voters (PSV) ini mengaku prihatin dan miris setiap mengingat sosok Gus Dur. Baru ditinggalkan (wafat) 9 tahun, karya politik hasil ikhtiar panjang beliau sudah porak-poranda. Tak ada yang mau menjaganya. Padahal sangat penting sebagai dasar kita berbangsa dan bernegara.
Adhie mengungkapan karya-karya politik Gus Dur yang disebutnya telah mengalami kerusakan yang nyaris permanen.
"Secara garis besar, karya politik Gus Dur terbagi dua yang satu dengan lainnya saling kait-mengait. Pertama yang berhubungan langsung dengan NU, organisasi yang dibangun kakeknya. Kedua, karya kebangsaan yang menjadi penguat bangunan demokrasi. Tapi semua itu kini tinggal kenangan," ujar Adhie.
Dengan seluruh kemampuan intelektual dan energi politiknya, Gus Dur membawa NU kembali berjuang di Jalan Khittah 1926 (1984-1999). Terjadi perubahan besar di tubuh NU. Karena sesuai keputusan kembali ke Khittah, NU menarik diri dari kegiatan politik formal.
Penyesuaian posisi politik ini penting untuk menentukan orientasi NU bagi pembangunan umat. Strategi Gus Dur ini dinilai cukup berhasil dalam atmosfer rezim Soeharto yang bertangan besi. Buktinya, generasi muda NU bermunculan di pentas nasional sebagai pelopor di dunia pergerakan dan demokrasi.
Di bawah kepemimpinan Gus Dur, NU tumbuh menjadi kekuatan (moral) sosial yang kemudian pada puncak gerakan reformasi (1998) menjadi penjaga keseimbangan sehingga runtuhnya rezim orde baru tidak menimbulkan gonjang-ganjing politik yang mebahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Tapi sepeninggal Gus Dur, NU menyimpang (dan kini semakin jauh) dari Khittah. Para pimpinannya menjadikan organisasi keagamaan itu sebagai instrumen untuk meraih kekuasaan politik, dan menjadi alat partai politik (PKB) karena posisi penting di (PB) NU diambil alih oleh kader-kader parpol.
Puncak penyimpangan NU dari Khittah diungkapkan Mahfud MD secara gamblang dalam acara di televisi nasional (TV One, 14/8). Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu mengungkap betapa para petinggi NU (Rais Aam dan Ketua Tanfidz) itu telah melakukan permainan politik secara vulgar dan jauh dari etika layaknya ulama, dan menggunakan fasilitas (kantor pusat) PBNU.
Menurut Adhie Massardi, menyimpangnya NU dari Khittah yang dulu dijaga dengan sepenuh energi yang dimiliki Gus Dur, membuat monumen politik Gus Dur yang lain (kerukunan antar-umat beragama, kebebasan pers) menjadi rentan karena tidak dijaga oleh kekuatan independen berintegritas yang semula dimiliki NU.
Kerukunan antar-umat beragama (dan antar-etnis), juga kebebasan pers (yang sejalan dengan kebebasan berserikat dan berbicara) yang menjadi sumber dan penjaga tata-nilai demokrasi, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir ini terperosok ke titik nadir.
Puncak kerusakan nilai-nilai kerukunan antar-umat beragama (dan antar-etnis) dipicu oleh arogansi Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) saat menjadi Gubernur DKI Jakarta (2016).
"Sedangkan puncak rusaknya kebebasan pers tercermin dari menguap dan biasnya pemberitaan acara Reuni 212 di Monas (2/12) yang simpang siur antara mendapat tekanan dari penguasa dan kontrak politik pemilik pers dengan salah satu kandidat capres," tutur Adhie.
Bukan hanya itu. Menurut Adhie, produk politik Gus Dur dalam pemerintahan juga sudah rusak. Contohnya mekanisme suksesi kepemimpinan di tubuh TNI dan pemisahan institusi Polri dari TNI.
Ketika presiden, dengan seluruh energi dan mempertaruhkan resiko politik yang besar, Gus Dur membuat strategi kebijakan untuk mencegah ditariknya kembali TNI dalam politik kekuasaan dengan menerapkan sistem rotasi untuk jabatan panglima TNI.
"Mekanisme rotasi kepemimpinan TNI yang bergiliran (TNI AD, AU dan AL) dalam pikiran Gus Dur, selain untuk mengurangi dominasi TNI AD, juga untuk meminimalisir campur tangan Presiden dalam menentukan pimpinan TNI. Tapi sekarang hal yang sudah menjadi konsensus itu oleh Presiden Joko Widodo dilanggar," sesal Adhie.
Sedangkan eksistensi Polri yang dulu dipisahkan dari TNI, dengan alasan yang kurang jelas kecuali sebagai simbol kebersamaan seperti banyak ditampilkan dalam baliho-baliho di jalanan, kini seakan hendak dipersatukan kembali. Padahal tugas dan wewenang antara Polri dan TNI itu berbeda.
"Nah, dengan kenyataan telah rusaknya karya-karya politik hasil ikhtiar panjang Gus Dur, terutama kerukunan antar-agama (dan etnis), masih bisakah kita memperingati haul Gus Dur ke-9 ini dengan bernostalgia?" sebut Adhie.
"Saran saya untuk kaum Nahdliyin, jadikanlah momentum haul Gus Dur ini sebagai langkah mengembalikan NU ke jalan Khittah, dan kalangan pergerakan pro-demokrasi untuk mengayunkan langkah perjuangan membebaskan pers dari hegemoni penguasa dan pemilik modal," tambahnya.
Desember di kalangan kaum Nahdliyin dan kelompok pro-demokrasi dimaknai sebagai "bulan haul Gus Dur" yang wafat pada 30 Desember 2009. Karena itu pada bulan Desember banyak digelar peringatan wafatnya tokoh besar NU pasca para pendiri yang sekaligus tokoh pro-demokrasi Indonesia.
[rus]
