Berita

Foto: Net

Politik

PMKRI: Orang Papua Bukan Bangsa Terjajah, Tarik Pulang Militer!

KAMIS, 06 DESEMBER 2018 | 14:53 WIB | LAPORAN:

Potret kekerasan dan kematian akan terus terjadi di Tanah Papua jika pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih bersifat militeristik.

Oleh karena itu, pemerintah harus memperlakukan setiap warga negara di wilayah NKRI dengan pendekatan manusiawi.

"Kami menyayangkan adanya kasus pembantaian di Nduga dan meminta pemerintah untuk menghentikan seluruh proyek pembangunan yang menggunakan pendekatan militeristik di Papua," tegas Ketua Umum Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Juventus Prima.


Juventus menekankan, orang Papua bukanlah bangsa terjajah yang setiap saat diintimidasi dengan kekuatan militer. Mereka adalah bagian dari Indonesia merdeka.

"Harusnya menggunakan pendekatan dari hati ke hati, dialog, dan bukan atas nama pemerataan pembangunan lantas segala hal boleh termasuk mencabut nyawa warga sipil," lanjutnya.

Pembantaian 21 orang pekerja di Kabupaten Nduga, menurut dia, adalah reaksi orang Papua terhadap represivitas yang mereka alami selama ini di tanah mereka sendiri. Peristiwa di Nduga seperti fenomena gunung es. Ini yang tampak ke permukaan.

"Ada masalah serius yang berada di akar rumput sana yakni ketidakadilan, kemiskinan, intimidasi, pelangggaran HAM, dan sebagainya," terangnya.

Juventus berharap, pemerintah secara tegas dan serius menyelesaikan persoalan di Papua bukan dengan jalan kekerasan, tetapi dengan pendekatan kultural dan dialog.

"Tarik pulang militer dari tanah Papua, dan mulailah dengan dialog yang penuh kasih sehingga tidak ada korban baik di kalangan warga sipil maupun aparat keamanan," tandasnya.[wid]

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Langgar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Langgar HAM, Segera Tangkap Taufik Hidayat dan Dihukum Setimpal!

Senin, 22 Juni 2026 | 15:05

Berpeluang Kalah, Wajar Pengacara Profesional Menolak Bela Jokowi

Kamis, 25 Juni 2026 | 07:47

UPDATE

Komisi XIII DPR Soroti Perlindungan Hukum Pelaku Usaha yang Tabrak Aturan

Senin, 29 Juni 2026 | 12:22

Ketika Jalanan Pindah ke Dalam Genggaman

Senin, 29 Juni 2026 | 12:07

Gaya Komunikasi Presiden Prabowo Berisiko Menenggelamkan Kinerja Pemerintah

Senin, 29 Juni 2026 | 12:01

KPK Periksa Saksi Swasta dalam Kasus Gratifikasi Produksi Batu Bara di Kukar

Senin, 29 Juni 2026 | 11:54

Harga Bapok Kompak Anjlok, Telur Ayam Turun Jadi Rp28.850/Kg

Senin, 29 Juni 2026 | 11:32

Kasus YTR Jadi Alarm, Garnita NasDem Minta Negara Perkuat Perlindungan Perempuan

Senin, 29 Juni 2026 | 11:15

Safari Politik Jokowi Dibungkus Ritual Adat untuk Dongkrak Publisitas PSI

Senin, 29 Juni 2026 | 11:13

Petugas Haji Masih Bersiaga hingga Kepulangan Kloter Terakhir

Senin, 29 Juni 2026 | 11:07

Kenaikan Beruntun CPO Malaysia Didorong Sentimen Minyak Global

Senin, 29 Juni 2026 | 10:57

Prabowo Ingatkan Ancaman AI, Akademisi Diminta Antisipasi Dampaknya

Senin, 29 Juni 2026 | 10:52

Selengkapnya