Potret kekerasan dan kematian akan terus terjadi di Tanah Papua jika pendekatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia masih bersifat militeristik.
Oleh karena itu, pemerintah harus memperlakukan setiap warga negara di wilayah NKRI dengan pendekatan manusiawi.
"Kami menyayangkan adanya kasus pembantaian di Nduga dan meminta pemerintah untuk menghentikan seluruh proyek pembangunan yang menggunakan pendekatan militeristik di Papua," tegas Ketua Umum Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PP PMKRI), Juventus Prima.
Juventus menekankan, orang Papua bukanlah bangsa terjajah yang setiap saat diintimidasi dengan kekuatan militer. Mereka adalah bagian dari Indonesia merdeka.
"Harusnya menggunakan pendekatan dari hati ke hati, dialog, dan bukan atas nama pemerataan pembangunan lantas segala hal boleh termasuk mencabut nyawa warga sipil," lanjutnya.
Pembantaian 21 orang pekerja di Kabupaten Nduga, menurut dia, adalah reaksi orang Papua terhadap represivitas yang mereka alami selama ini di tanah mereka sendiri. Peristiwa di Nduga seperti fenomena gunung es. Ini yang tampak ke permukaan.
"Ada masalah serius yang berada di akar rumput sana yakni ketidakadilan, kemiskinan, intimidasi, pelangggaran HAM, dan sebagainya," terangnya.
Juventus berharap, pemerintah secara tegas dan serius menyelesaikan persoalan di Papua bukan dengan jalan kekerasan, tetapi dengan pendekatan kultural dan dialog.
"Tarik pulang militer dari tanah Papua, dan mulailah dengan dialog yang penuh kasih sehingga tidak ada korban baik di kalangan warga sipil maupun aparat keamanan," tandasnya.
[wid]
